KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menyiapkan langkah antisipatif menyusul proyeksi kenaikan jumlah peserta program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ditanggung pemerintah daerah.
Kenaikan ini diperkirakan terjadi seiring penyesuaian data kependudukan serta perubahan klasifikasi kesejahteraan masyarakat dalam sistem bantuan sosial nasional.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan bahwa saat ini jumlah peserta BPJS KIS yang dibiayai Pemkot Bontang telah mencapai sekitar 62.000 jiwa, meningkat dari sebelumnya sekitar 56.000 peserta. Bahkan, angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah sekitar 2.000 jiwa lagi.
“Sekarang sudah sekitar 62.000 dan diprediksi akan bertambah lagi. Ini yang sedang kita antisipasi,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Menurut Neni, pemerintah daerah saat ini masih menunggu data terbaru dari pemerintah pusat terkait pemutakhiran sistem desil dan klasifikasi penerima bantuan sosial. Data tersebut akan menjadi dasar penyesuaian kepesertaan ke depan.
Namun di tengah potensi kenaikan jumlah peserta, Pemkot Bontang memastikan layanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan. Warga tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan menggunakan KTP Kota Bontang selama proses verifikasi dan penyesuaian data berlangsung.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot Bontang telah mengalokasikan sekitar Rp24 miliar per tahun melalui APBD untuk mendukung program BPJS KIS. Dengan proyeksi penambahan peserta, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian anggaran agar layanan tetap berkelanjutan.
“Prinsipnya, kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas dan akan terus kita akomodasi melalui APBD,” tukasnya. (Adv)
