KAREBAKALTIM.com – Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan Ekosistem Ekonomi Kreatif, akibat lesuhnya perekonomian semenjak pandemi, Pemerintah Kota Balikpapan bersama Himpunan Pengusaha Ekonomi Kreatif (HIEKRAF) Kalimantan Timur, menggelar Dialog Publik mengenai Perspektif Pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan Sebagai Teras Ibukota Nusantara, di Aula Rumjab Wali Kota Balikpapan, pada Jumat (25/3/2022) siang.
Diketahui pada tahun 2021, Kota Balikpapan memperoleh Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nomor 1 se-Indonesia dari Ombudsman RI, untuk itu, untuk itu, Kota Beriman makin tertantang untuk terus meningkatkan pelayanan prima
kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagai bentuk penunjang utama dari Ibu Kota Negara Nusantara.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang diwakili Plt. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni, mengaspresiasi kepada Hiekraf Kaltim atas diselenggarakannya jalur publik tersebut. Dan acara ini menjadi sangat penting sebagai pertemuan awal adanya jalur antara Pemkot dan para pelaku ekonomi kreatif.
Pelayanan Publik merupakan salah satu tolak ukur kemajuan penyelenggaraan pemkot disuatu daerah.
“Jadi pelayanan publik yang baik, selain berkaitan erat dengan kepuasan masyarakat, juga bisa ikut mendorong daya tarik masuknya investasi, dan ketertarikan itu akan mendorong kemampuan ekonomi kreatif kota Balikpapan,” kata Murni yang membacakan sambutan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
Sejak lama, lanjut dia, Pemkot Balikpapan berkomitmen menyelenggarakan pelayanan publik yang prima serta aktif terhadap perubahan zaman.
“Maka ada atau tidak adanya rencana pemindahan IKN ke Provinsi Kaltim, tidak mengurangi komitmen Pemkot Balikpapan untuk terus berbenah mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima,” jelasnya.
Kemudian, Pemkot sangat menyadari, bahwa sebagai penyangga IKN, kinerja pelayanan publik Balikpapan diharapkan bisa menjadi percontohan bagi daerah lain.
Seiring dengan perpindahan IKN yang diprediksi adanya lonjakan pertambahan penduduk di Balikpapan.
“Jadi isu strategisnya dalam menghadapi IKN diantaranya, air bersih, pelayanan publik termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu sudah harus kita antisipasi, karena perkiraan penambahan terkecilnya sekitar 1 juta jiwa,” bebernya.
Murni menambahkan, hal tersebut menjadi peluang yang baik kepada para pelaku ekonomi kreatif, dimana menjadi tantangan dan pembuktian bertahan dengan segala perubahan global maupun depresi ekonomi, untuk menopang perekonomian masyarakat.
Ditempat yang sama, Komisioner Ombudsman RI, Hery Susanto, mengatakan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus sinergi dengan Peningkatan Smart City. Tentu dengan kualitas pelayanan publik saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.
“Salah satu hal terpenting dalam pengembangan Smart City adalah Smart Governance. Muara dari konsep Smart City itu adalah peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Pada tahun 2020 lalu Pemerintah telah menetapkan wacana Gerakan Menuju 100 Smart City untuk menjadi Digital Nation. Penyusunan masterplan dan quickwin kota pintar untuk 100 kabupaten/kota telah dilaksanakan.
“Jadi Objek dari program Smart City di Indonesia adalah masyarakat, pemerintah dan infrastruktur. Kemudian, Harus ada kolaborasi antara semua pihak untuk mendukung percepatan Smart City demi meningkatkan kualitas pelayanan publik,” sambungnya.
Kemudian, lanjut dia, berbagai masalah muncul di Indonesia pelayanan publik masih banyak dilakukan secara manual, kurangnya informasi yang disampaikan, orang-orang yang mengulur waktu pelayanan, ketidakpastian dalam memberikan solusi hingga penyelesaian yang berlarut-larut.
“Melalui digitalisasi, diharapkan Smart City dapat memberikan jaminan publik di berbagai kota memiliki pengelolaan yang cerdas dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan dan pengelolaan kota,” katanya.
“Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Dia juga menjelaskan, Inovasi pelayanan publik harus dilakukan oleh seluruh elemen penyelenggaraan pelayanan publik. Smart City dan Smart Government harus berjalan bersamaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain dapat memberikan pelayanan pemerintah yang lebih cepat, Smart City juga mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengelola kota sehingga interaksi yang terjadi dinamis dan erat antara publik dengan penyelenggara pelayanan publik.
Masyarakat dapat memberikan laporan/pengaduan apabila dalam proses pelayanannya telah terjadi penyimpangan dan sebagaimana mestinya dan Ombudsman RI akan memeriksa laporan tersebut.
Berbagai indikator dalam percepatan peningkatan Smart City seperti adanya Smart Living dan Evironment, Smart Transportation, Smart Economy, dan Smart Government & People.
Smart Government harus memberikan perubahan dan perkembangan implementasi kebijakan dengan baik.
“Harapannya publik dapat mendapatkan infrastruktur pelayanan publik yang memadai, SDM yang kompeten, dan inovasi dalam pelayanan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Hiekraf Kaltim, Anwar Cholis, mengungkapkan, Ekonomi Kreatif adalah faktor pendukung untuk perkembangan industri pariwisata. Dan untuk Balikpapan khususnya Ekonomi Kreatif itu masih terbilang belum berkembang, namun dalam masa pertumbuhan
“Jadi kita sebagai asosiasi usaha ekonomi kreatif, inilah saatnya untuk mendorong bersama dengan pemerintah dan stakeholder, untuk membangkitkan menumbuh kembangkan sektor-sektor daripada 17 suksektor ekonomi kreatif itu,” ujarnya.
Laki-laki yang biasa disapa Olle ini juga menjelaskan, bahwa langkah awal sebagai penyangga atau teras IKN yakni, harus adanya peningkatan SDM dengan uji kompetensi mensertifikasi kan para pelaku ekonomi kreatif.
“Kita bicara tentang ibu kota tentu bicara tentang kompetisi dengan para pendatang dan para investor. Jadi bagaimana kita sebagai ujung tombak IKN sendiri, adalah pelaku ekraf yang bermuatan lokal itu harus dikembangkan SDM nya,” terangnya.
“Yang akan kita lakukan adalah membuat pelatihan-pelatihan uji kompetensi dan sertifikasi, maka dari itu kita harus Sinergi dengan pemerintah dan stakeholder. Tanpa ada harmonisasi kolaborasi itu tidak akan mudah terwujud tujuan kita,” tambahnya. (*)
Editor: Siti Nurkhasanah
