KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Rencana penambahan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada hari Rabu dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan pengeluaran, khususnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyampaikan bahwa kebijakan ini tengah dikaji dan masih menunggu persetujuan dari Wali Kota. Jika disetujui, WFH rencana tidak di hari Jumat melainkan Rabu.
Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, melainkan bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah. Dengan berkurangnya mobilitas ASN, diharapkan penggunaan BBM dapat ditekan secara signifikan.
“Ini salah satu cara kita mengurangi biaya operasional, terutama BBM. Tapi tetap harus ada kajian dan persetujuan dari Wali Kota,” ujarnya kepada awak media, Kamis (1/4/2026).
Ia menjelaskan, penerapan WFH nantinya akan diatur secara proporsional agar tidak mengganggu pelayanan publik. Tidak semua ASN akan bekerja dari rumah secara bersamaan, pasalnya sejumlah pejabat struktural tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa.
“Jadi nanti itu kaya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kasi, jabatan fungsional, dan lurah tidak mendapatkan WFH, Yang WFH ini rata-rata eselon IV,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan ini juga akan dilaporkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan daerah.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa hari Jumat tetap difokuskan untuk kegiatan kerja bakti, sehingga tidak akan dijadikan tambahan hari WFH.
“Kalau Jumat tetap kerja bakti. Jadi kemungkinan besar WFH itu kita arahkan ke hari Rabu,” tukasnya.(ADV)
