KAREBAKALTIM.com, Penajam Paser Utara – Kelanjutan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi perhatian, menyusul belum rampungnya proyek strategis yang kini telah mencapai progres sekitar 85 persen.
Pemerintah Kabupaten PPU berencana melanjutkan komunikasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV serta Kementerian Pekerjaan Umum setelah perayaan Idulfitri.
Agenda tersebut difokuskan untuk mencari titik temu terkait kelanjutan pembangunan bendungan yang dinilai vital bagi penyediaan air baku.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa upaya koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan. Namun, ia tidak menampik adanya hambatan utama yang masih membayangi, yakni persoalan status lahan.
Menurutnya, area seluas sekitar 220 hektare yang digunakan untuk proyek bendungan masih berstatus milik PT Pertamina.
Saat ini, pemerintah daerah hanya memanfaatkan lahan tersebut melalui skema pinjam pakai, yang berdampak pada terhambatnya dukungan anggaran dari pusat.
“Pembahasan lanjutan akan kita lakukan setelah lebaran. Kami terus berupaya mencari solusi, tetapi memang kendala terbesar ada pada status lahan tersebut,” ujarnya, Rabu (1/3).
Bendungan Lawe-Lawe sendiri mulai dibangun sejak 2014 dengan skema pembiayaan multiyears dan nilai investasi awal mencapai Rp179 miliar.
Namun, proyek ini terhenti pada 2017 saat progresnya telah mencapai 85 persen, akibat keterbatasan anggaran daerah.
Sejak saat itu, pembangunan bendungan belum kembali dilanjutkan dan masih membutuhkan tambahan dana yang cukup besar untuk penyelesaian akhir.
Padahal, keberadaan bendungan ini dinilai sangat penting sebagai sumber air bersih, terutama dalam mendukung kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara.
Pemkab PPU pun telah melakukan berbagai langkah untuk mempercepat realisasi proyek, termasuk mempresentasikan urgensi pembangunan bendungan tersebut di hadapan Kementerian PPN/Bappenas.
Mudyat menegaskan, jika status lahan berada di bawah kepemilikan pemerintah daerah, maka peluang mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat akan jauh lebih besar.
Oleh karena itu, penyelesaian persoalan administratif ini menjadi kunci utama agar proyek Bendungan Lawe-Lawe dapat segera dilanjutkan hingga tuntas. (Bey)
