KAREBAKALTIM.com, Samarinda — Dalam lawatannya ke Kota Tepian, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar kebijakan pendidikan, melainkan gerakan sosial nasional untuk memastikan anak-anak dari keluarga rentan memiliki masa depan yang lebih baik.
Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat yang digelar bersama pemerintah daerah Kalimantan Timur, Selasa (7/10/2025).
Dalam paparannya, Gus Ipul menyoroti pentingnya integrasi data sosial dan ekonomi sebagai fondasi kebijakan kesejahteraan. Ia menekankan, seluruh program pengentasan kemiskinan harus berbasis pada data tunggal nasional agar benar-benar tepat sasaran.
“Kita ingin semua kementerian, lembaga, dan daerah bekerja menggunakan data yang sama. Karena tanpa data yang akurat, program sosial bisa salah sasaran,” ujar Gus Ipul.
Langkah itu, kata dia, telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan penggunaan satu basis data yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut akan diperbarui secara berkala dengan melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput.
Salah satu bentuk nyata dari implementasi kebijakan berbasis data tersebut adalah peluncuran Sekolah Rakyat — sekolah berasrama gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama dari kelompok Desil 1 dan 2.
“Banyak anak yang seharusnya sekolah tapi belum bersekolah, atau bahkan putus di tengah jalan. Melalui Sekolah Rakyat, kita ingin mereka punya harapan baru,” tegasnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem pendidikan dan pembinaan karakter yang komprehensif. Selain menyediakan pendidikan formal gratis, sekolah ini juga fokus pada pengembangan talenta dan keterampilan berbasis teknologi agar potensi setiap anak dapat teridentifikasi sejak dini.
“Kami tidak hanya ingin mereka sekolah, tapi juga mengenali bakatnya. Ada yang unggul di akademik, ada yang berbakat di seni, olahraga, atau teknologi. Semuanya akan dibina sesuai potensi,” jelasnya.
Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 100 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk di Samarinda. Setiap kompleks sekolah akan dilengkapi fasilitas lengkap — mulai dari ruang belajar, asrama siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, hingga lapangan olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler.
Sambil menunggu gedung permanen selesai, kegiatan belajar sementara difasilitasi dengan dukungan berbagai kementerian dan pemerintah daerah.
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan siswa akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Mulai dari makan, tempat tinggal, seragam, hingga perlengkapan belajar — semuanya diberikan tanpa biaya.
“Negara hadir sepenuhnya. Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin punya pijakan untuk menentukan masa depan mereka, apakah ingin kuliah atau langsung bekerja,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memfasilitasi tahap awal pelaksanaan Sekolah Rakyat. Menurutnya, antusiasme masyarakat akan meningkat seiring semakin luasnya sosialisasi dan bukti nyata manfaat program ini.
“Insya Allah tahun depan semakin banyak yang mendaftar. Ini sekolah resmi, setara dengan SD, SMP, dan SMA lain, tapi dengan semangat sosial yang lebih kuat,” pungkasnya. (Bey)
