KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus berupaya mengatasi persoalan banjir rob di kawasan wisata Bontang Kuala. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah harus mengandalkan dukungan dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta guna memperjuangkan penanganan banjir rob yang kerap merendam akses utama menuju kawasan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Neni didampingi Kepala Bapperida Bontang Syahruddin serta jajaran terkait, dan diterima oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PU.
Dalam paparannya, Neni menegaskan bahwa kondisi jalan nasional sepanjang kurang lebih 900 meter menuju Bontang Kuala menjadi titik krusial yang membutuhkan penanganan segera.
“Kami melaporkan kondisi infrastruktur jalan nasional yang saat ini menjadi kendala utama bagi mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata. Fenomena banjir rob terjadi setiap sore hingga malam hari, yang tidak hanya mengganggu aktivitas warga tetapi juga berdampak pada fasilitas pendidikan di sekitar lokasi,” ujarnya, Rabu (1/4/2026)
Lebih lanjut, ia menjelaskan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama pasca perubahan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi tantangan besar dalam penanganan infrastruktur tersebut.
Karena itu, intervensi pemerintah pusat dinilai sangat penting, mengingat status jalan tersebut merupakan jalan nasional sekaligus akses vital menuju kawasan strategis pariwisata.
Secara teknis, kondisi jalan berada di wilayah muara dengan daya dukung tanah yang rendah, sehingga memerlukan penanganan khusus agar perbaikan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan dukungan guna mempercepat penanganan banjir rob di Bontang Kuala,” tukasnya.(ADV)
