KAREBAKALTIM.com – DPRD Kota Bontang menyoroti minimnya anggaran untuk UPT Pasar di tahun 2023. Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menganggap, anggaran senilai Rp 5,3 miliar yang diberikan untuk tahun mendatang terlalu kecil.
Bahktiar wakkang mengatakan, seharusnya anggaran untuk unit kerja yang mengelolah pasar diseluruh Kota Bontang itu diberi anggaran cukup. Sebab kata dia, anggaran yang dikelola UPT Pasar digunakan untuk mengcover seluruh biaya operasional dan pemeliharaan di tiga pasar yang ada di Kota Bontang. Yaitu, Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin), Pasar Taman Citra Loktuan, dan Pasar Telihan.
“Untuk operasional aja sudah 4 miliar lebih, belum bayar yang lainnya. Itu sedikit sekali,” kata BW dalam rapat bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang membahas terkait operasional dan tata kelola pasar. Selasa (4/10/2022).
Adapun, rincian total anggaran Rp 5,3 miliar intuk UPT Pasar diperuntukkan untuk pembayaran listrik, air, dan internet sebesar Rp 2,2 miliar, membayar gaji cleaning service sebanyak 55 orang sebesar Rp 2,5 miliar.
Sehingga, Politikus Partai Nasdem ini meminta agar anggaran UPT Pasar ditambah. Selain tambahan anggaran, BW juga menyarankan anggaran UPT Pasar terpisah dari Diskop-UKMP yang tak lain merupakan induk dari UPT Pasar.
Agar kinerja UPT Pasar kata dia, lebih maksimal dalam pengelolaan pasar-pasar yang ada di Bontang.
“Ini saran saja. Jadi kita ingin memutus birokrasi yang terlalu panjang, sehingga meminimalisir banyaknya masalah,” ujranya.
Sementara itu, Kepala Diskop-UKMP Kamilan mengatakan, total anggaran yang diberikan pemerintah di tahun 2023 untuk dinasnya adalah sebanyak Rp 18 miliar. Total tersebut sudah termasuk nilai anggaran untuk UPT Pasar senilai Rp 5,3 miliar.
Anggaran itu dianggap Kamilan cukup kecil, pasalnya dana itu juga digunakan untuk membayar gaji pegawai dan pengadaan lainnya. Ia pun berharap ada penambahan anggaran khususnya untuk pengelolaan pasar.
“Kita berharap ada penambahan anggaran, apalagi kalau ada rencana pengadaan Lift di Pasar Tamrin itukan biayanya nggak kecil,” imbuhnya.
Menanggapi itu, Kabid Keuangan BPKAD Bontang, Yoga Saputra mengatakan terkait dengan anggaran saat ini memang sedang mengalami penurunan, kurang lebih Rp 110 miliar, dimana penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) mengalami deviasi.
Meski demikian, kemungkinan akan ada perubahan anggaran, sesuai surat yang diterima dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait rincian alokasi dana TKDD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di tahun 2023.
“Tanggal 30 September kemarin kita terima surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Kami bersama tim Banggar akan membahas menyesuaikan surat tersebut,” terangnya. (*)
