KAREBAKALTIM.com, BONTANG — Pemerintah Iran menghadapi masa paling genting, lebih dari empat dekade sejak Republik Islam Iran berdiri. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei serta sejumlah petinggi militer.
Terbaru, serangan udara Israel telah menewaskan kepala keamanan Iran, Ali Larijani—yang disebut-sebut sebagai tokoh sentral dalam merumuskan keputusan strategis Iran.
Walau sejumlah petinggi Iran meninggal dunia, para analis menilai pemerintah Iran punya struktur kekuasaan yang kokoh dan sulit digoyang.
Sejak menggulingkan monarki Iran, Republik Islam secara bertahap membangun sistem politik yang dirancang untuk menahan berbagai guncangan, menurut para pakar. Sistem ini memadukan institusi yang dikendalikan ketat, indoktrinasi ideologis, kelekatan elite, serta oposisi yang terpecah belah.
“Strukturnya seperti hydra: Anda memotong satu kepala, dan kepala-kepala baru akan tumbuh,” ujar Sébastien Boussois, peneliti Timur Tengah di European Geopolitical Institute, Belgia dikutip BBC.
Sebagai contoh, Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, ditunjuk sebagai penerus ayahnya, kurang dari dua minggu setelah sang pemimpin tewas. Mojtaba diperkirakan akan melanjutkan garis kepemimpinan yang keras seperti dijalankan mendiang ayahnya.
Berbeda dengan negara negara lain di Timur Tengah seperti Tunisia, Mesir, dan Suriah—yang para pemimpinnya berhasil digulingkan—Iran dinilai lebih mampu bertahan dari guncangan eksternal karena aparat keamanannya digerakkan oleh ideologi.
Alih alih beroperasi sebagai kediktatoran konvensional yang terpusat pada satu tokoh, Iran memiliki apa yang disebut sebagai “polidiktator”—sebuah “aliansi antara pendukung Islam politik dan nasionalisme Iran yang kuat,” jelas Bernard Hourcade, mantan direktur French Institute for Research in Iran yang berbasis di Teheran.
Kekuasaan tersebar di berbagai pusat—lembaga keulamaan, militer, hingga sektor ekonomi berskala besar—sehingga sistem tersebut jauh lebih sulit digulingkan dibandingkan kediktatoran yang bertumpu pada satu pemimpin.
Lembaga berpengaruh lainnya termasuk Dewan Wali, yang berwenang memveto rancangan undang-undang dan memilah kandidat-kandidat dalam pemilu. Hal ini makin memperkecil peluang bagi satu faksi untuk menantang negara.
Meski Iran secara luas dipandang sebagai sebuah autokrasi, negara itu tetap memberi rakyat kesempatan untuk memilih dalam sejumlah pemilu, termasuk pemilihan presiden.
Namun prosesnya sangat dikendalikan; para calon harus lolos penyaringan Dewan Wali dengan kriteria yang mencakup loyalitas pada Republik Islam. (int)
