KAREBAKALTIM.com – Masalah stunting masih menjadi momok bagi Kota Bontang. Tingginya angka stunting ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemkot dalam waktu segera. Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menekankan perlunya evaluasi anggaran untuk penanganan stunting yang dikelola oleh sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah provinsi.
Ia menegaskan, evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Heri mengungkapkan bahwa peninjauan ulang harus dilakukan terhadap pos anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperrida), DPPKB, Dinas Kesehatan, DKP3, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pekerjaan Umum.
“Kita akan lihat apakah setiap OPD sudah menjalankan program sesuai dengan fokus penanganan stunting, supaya tidak ada yang bekerja di luar sasaran,” jelasnya.
Politisi Gerindra ini juga menekankan pentingnya keselarasan antar-OPD dalam program penanganan stunting. Ia menegaskan, jika ada OPD yang dianggap kurang fokus, maka anggarannya dapat dialihkan untuk Dinas Kesehatan yang memiliki tanggung jawab utama dalam bidang kesehatan.
“Jika ada yang tidak fokus, anggarannya bisa kita kerucutkan atau serahkan langsung ke Dinas Kesehatan agar lebih optimal,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Heri mempertimbangkan kemungkinan penambahan dana jika angka stunting tidak menunjukkan penurunan signifikan. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya evaluasi mendalam untuk memastikan sembilan OPD tersebut benar-benar bekerja secara maksimal.
“Kalau angka stunting ini tidak turun secara signifikan, ya mau tidak mau anggarannya harus ditambah. Tapi, kita lihat dulu sejauh mana kontribusi masing-masing OPD,” tegasnya.
Wakil rakyat dari dapil Bontang Selatan ini juga mengungkapkan keprihatinan atas alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar untuk penanganan stunting, yang menurutnya masih minim. Ia menegaskan, jumlah ini belum final, dan perlu memastikan bahwa distribusi dana di tiap OPD sesuai kebutuhan.
“Kalau dibilang rendah, memang rendah. Tapi, kita akan pelajari dulu alokasi dari sembilan OPD ini supaya tidak terjadi ketimpangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Heri juga mengkritisi besarnya anggaran Rp27 miliar yang dikelola Dinas Kesehatan, yang sebagian besar digunakan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bukan untuk fokus penanganan stunting.
Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran ini harus diperiksa untuk memastikan dana lebih diarahkan pada tujuan penanganan stunting secara optimal. “Kita akan periksa alokasinya, jangan sampai berlebihan,” pungkas Heri menutup keterangannya.
Penulis : Aji
