KAREBAKALTIM.com – Bontang menjadi Kota Madya yang memiliki pengangguran tertinggi di Kalimantan Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,92 persen.
Anggota Komisi I DPRD Bontang Maming mengatakan pemerintah harus segera menyiapkan solusi untuk mengurangi pengangguran yang menyentuh angka 8.935 orang. Sebagai Kota Industri, angka pengangguran sebesar itu memprihatinkan.
“Berarti program Disnaker selama ini tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran,” kata Maming dalam rapat kerja Komisi I DPRD bersama Disnaker Kota Bontang, Selasa (2/8/2022).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, angka pengangguran yang hampir menyentuh 10 persen harus menjadi pendorong bagi pemerintah untuk segera menyiapkan program sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran.
Sebab, program pelatihan yang telah dilakukan Disnaker belum mampu menjadi solusi. Menurutnya, program tersebut tidak disertai dengan informasi peluang kerja dari perusahaan baik di Bontang maupun dari kerjasama dengan luar negeri.
“Hanya sekedar pelatihan, tapi peluang kerjanya tidak ada,” ucapnya.
Dari rapat evaluasi serapan anggaran Disnaker, sebesar Rp 8,7 miliar atau 41,98 persen seharusnya bisa digunakan lebih agresif untuk membuka lebih banyak peluang kerja melalui program pelatihan kerja yang dilakukan.
Selain itu, geliat pegawai di dalam internal mestinya lebih giat dalam membuka kerjasama tenaga kerja dengan perusahaan yang ada di Bontang. Meski belum bisa menyajikan dalam angka ihwal penerimaan kerja, tetapi masih sering saja didapati tenaga luar Bontang dijadikan tenaga kerja aktif oleh perusahaan.
“Ini anteng saja kegiatan, buatlah terobosan kegiatan yang lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah pengangguran di Bontang,” pintanya.
Senada, Anggota Komisi I Rusli mengungkapkan, dari program pelatihan kerja yang telah dilakukan Disnaker, seperti pelatihan menjahit sepatu masih kurang tepat jika itu yang terus digiatkan.
Karena, hingga saat ini pemerintah belum mendapat solusi tepat dalam menyiapkan bahan baku untuk diolah oleh SDM yang telah mengikuti pelatihan.
“Itu tidak sesuai dengan karakteristik daerah kita, ini sulit diterapkan di Bontang,” ungkapnya.
Menanggapi penyataan dewan, Sekretaris Disnaker Bontang Marthen Minggu, mengatakan pihaknya saat ini telah menyusun berbagai program. Namun l, karena minim anggaran sehingga belum bisa berjalan dengan maksimal.
“Program telah kami siapkan. Tapi kendalanya dianggaran,” katanya.
Terkait pelatihan pembuatan sepatu yang telah dilakukan, dia mengaku hal itu untuk menopang program perlengkapan sekolah gratis oleh pemerintah.
“Ini untuk memantapkan program sepatu gratis dari pemerintah,” tuturnya.
Marthen juga menyampaikan, pihaknya bekerjasama dengan Disnaker Kaltim telah mengaktifkan kembali BLK. Dengan begitu, kesempatan dimanfaatkan untuk melatih pengangguran di Bontang agar memiliki hard skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Ini salah satu yang kami lakukan untuk mengurangi pengangguran,” ujarnya. (*)
