KAREBAKALTIM.com, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menghadiri pertemuan bersama jajaran Partai Gerindra di Hambalang pada Kamis dan Jumat (13-14/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Andi Harun menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran sebagai strategi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga (K/L) telah mencapai tiga kali lipat, dengan total penghematan sebesar Rp750 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat sektor pertahanan, belanja strategis nasional, serta program pro-rakyat lainnya.
“Sebagian besar dari dana efisiensi ini juga akan diinvestasikan melalui Danantara, sebuah lembaga baru yang bertujuan meningkatkan kapitalisasi nasional dengan hasil berlipat ganda,” ujar Andi Harun, Minggu (16/2/2025).
Dalam strategi nasional yang dibahas, salah satu fokus utama adalah hilirisasi sumber daya alam, khususnya bauksit dan kelapa sawit. Dengan mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri, pemerintah menargetkan kenaikan nilai ekspor hingga USD 160 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
Selain di tingkat nasional, Prabowo juga mengeluarkan kebijakan baru terkait alokasi anggaran daerah. Salah satu perubahan signifikan adalah penghapusan kewajiban daerah untuk mengalokasikan dana bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai gantinya, daerah kini memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan anggaran untuk program strategis lainnya. Menanggapi hal ini, Andi Harun menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
“Kami akan mengalihkan sebagian anggaran untuk memperbaiki infrastruktur sekolah. Targetnya, fasilitas pendidikan di Samarinda terus meningkat hingga 2029,” ujar Andi Harun.
Selain pendidikan, ia juga memastikan bahwa sektor kesehatan dan program pengentasan kemiskinan akan menjadi fokus utama.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam menentukan skala prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Harapannya, efisiensi anggaran yang diterapkan baik di tingkat nasional maupun daerah dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Bey)
