KAREBAKALTIM.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina meminta pemerintah daerah maupun aparat hukum mempertimbangkan dampak penghapusan penjualan BBM eceran bagi masyarakat kecil di Bontang.
Ia menilai tidak sedikit kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha kecil ini, yakni bisnis mengecer BBM subsidi maupun non-subsidi dalam skala kecil.
Selain itu, Amir Tosina juga menilai dengan adanya penjual BBM eceran juga membantu pengendara yang memerlukan bahan bakar jika kehabisan di tengah perjalanan.
Selain itu, Amir Tosina juga menilai dengan adanya penjual BBM eceran juga membantu pengendara yang memerlukan bahan bakar jika kehabisan di tengah perjalanan.
“Penjual eceran BBM ini sudah sejak dulu. Bahkan sebagian orang mengais rejeki untuk kehidupannya lewat jual bensin. Ini sudah lazim bagi kita,” kata Amir.
Di bilang, kegiatan ini masih dapat diberi kebijakan untuk berjalan. Berbeda halnya dengan kegiatan ilegal lainnya yang sangat merugikan negara dan hanya mengenyangkan satu pihak saja.
Namun, dengan pengawasan dari pihak terkait. Termasuk standar keselamatan. Sebab sebelumnya, ada kejadian yang menyebabkan korban jiwa di Jalan Wahab Syahrani, RT 14, Kelurahan Gunung Kalua, Samarinda Ulu, kebakaran maut, yang menewaskan 8 orang akibat bensin eceran disebuah ruko.
Ia menghimbau, para pengecer untuk setidaknya memiliki pengaman atau safety seperti apal pemadam api ringan (APAR).
“Tentunya dengan pengawasan dan kewaspadaan. Setidaknya APAR itu disediakan. Tak boleh tidak. Karena ini berhubungan dengan cepat tanggap api,” ujarnya.
Bagi yang tidak menyiapkan APAR dan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pengecer yang lalai tersebut harus diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Kan sudah diingatkan, jika lalai harus diberi sanksi. Penerapan pengawasan yang ketat itu harus. Sebab kita tidak berkeinginan sampai terjadi musibah,” imbuhnya. (*)
