KAREBAKALTIM.com – Faktor anggaran dalam penaganan stunting sangat diperlukan. Jika besarannya tinggi maka penanganan bisa dilakukan secara cepat. Namun anggota Komisi A DPRD Bontang Yusuf menilai alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar untuk menangani kasus stunting di Kota Bontang tergolong minim.
Anggaran ini merupakan bagian dari total anggaran kesehatan sebesar Rp27 miliar, di mana mayoritas Rp24 miliar dialokasikan untuk program BPJS. Yusuf mengungkapkan bahwa porsi anggaran yang kecil ini menghambat upaya penanganan stunting yang masih tinggi di daerah tersebut.
“Alokasi dana ini tidak cukup untuk mengatasi masalah stunting yang kompleks, terlebih dengan keterbatasan alat ukur dan koordinasi yang lemah di lapangan,” ungkap Yusuf.
Dia menekankan pentingnya untuk menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas yang lebih signifikan dalam anggaran kesehatan. Politisi PKB ini juga menyarankan agar pelaksanaan program kesehatan di Bontang perlu ditinjau ulang untuk memaksimalkan penggunaan dana yang ada.
Salah satu isu utama yang perlu diperhatikan adalah rendahnya insentif bagi kader kesehatan, yang selama ini hanya menerima insentif sebesar Rp150 ribu per bulan, dibayarkan setiap tiga bulan. Menurutnya, insentif yang minim ini mempengaruhi motivasi kader dalam menjalankan tugas mereka.
“Dengan pembayaran hanya Rp300 ribu per bulan, wajar jika mereka kurang bersemangat,” jelasnya.
Kesadaran masyarakat, terutama orang tua, juga dinilai sangat penting dalam menanggulangi stunting. Data dari Dinas Kesehatan Bontang menunjukkan bahwa angka stunting dapat menurun jika lebih dari 80 persen masyarakat rutin menimbang anak.
Namun, saat ini kesadaran masyarakat untuk melakukan hal ini masih tergolong rendah. “Semakin banyak yang menimbang anak, angka stunting bisa turun. Namun, saat ini kesadaran masyarakat masih minim,” tambah Yusuf.
Yusuf pun mengangkat isu penting mengenai standarisasi penentuan kasus stunting, mencatat bahwa banyak kader yang kesulitan membedakan status gizi anak secara tepat karena tidak adanya standar yang seragam.
“Standarisasi yang jelas dalam penentuan status stunting sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan lebih akurat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan agar pemerintah dan DPRD Bontang meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan kader di lapangan. “Koordinasi yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan, termasuk penanganan stunting,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Yusuf mengajak masyarakat untuk turut berkontribusi dalam penanganan stunting. “Jangan kita selalu menjadi beban pemerintah, sekali-kali kita bantu pemerintah,” tutupnya.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan angka stunting di Kota Bontang dapat menurun secara signifikan dan memperbaiki kualitas kesehatan anak-anak di daerah tersebut.
Penulis : Aji
