KAREBAKALTIM.com – Bencana banjir menjadi salah satu ancaman bagi Kota Bontang. Hampir di setiap musim penghujan sejumlah masyarakat dibuat was-was.
Untuk itulah, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Abdul Malik, menyampaikan agar penanganan banjir bisa dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Di bawah kepemimpinan Basri-Najirah, diharapkan bisa merealisasikannya,” ucapnya Selasa (06/04/2021).
Dia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bersama pemerintah pusat dan provinsi sudah berkoordinasi terkait penanganan masalah banjir tersebut.
“Sudah ada kesepakatan, untuk penanganan di hulu menjadi ranahnya Provinsi Kaltim. Kemudian wilayah hilir ranahnya pemerintah pusat, sedangkan Pemkot Bontang di wilayah tengah,” katanya.
Selain permasalahan banjir, dirinya juga mengatakan agar persediaan bahan baku air dan kesejahteraan bagi warga Bontang bisa dimasukkan kedalam RPJMD.
Malik menuturkan, terkait persediaan air bersih agar dapat memanfaatkan bekas tambang PT Indominco Mandiri (IMM), bendungan Marangkayu, maupun bendungan Suka Rahmat.
“Menurut para ahli, persediaan bahan baku air di Kota Bontang diperkirakan akan habis dalam 5 tahun mendatang,” ucapnya.
Sedangkan untuk permasalahan kesejahteraan masyarakat agar bisa ditingkatkan melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan lain-lain.
“Kesejahteraan masyarakat itu juga perlu, apalagi ditengah pandemi seperti ini,” tutupnya. (*)
Reporter : Mirah Hayati
Editor : Siti Nurkhasanah
