KAREBAKALTIM.com, SANGATTA – Pimpinan Bankaltimtara Cabang Sangatta Rianta Idrus meminta Pemkab Kutim secara berkala berkewajiban melaporkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Hal ini sesuai arahan dari program Bank Indonesia yang telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2D).
“Harapannya penerapan program ATKP dan Siplah ini bisa mendongkrak indeks ETPD Kutim. Meskipun wilayah Kutim cukup luas, tantangan ini tentu bisa diatasi secara bersama. Penerapan Siplah ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Kutim. Terutama pembelian alat tulis kantor. Transaksi ini juga akan lebih efektif, efisien dan aman,” jelas Rianta, dalam Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ATKP) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPlah), Selasa(29/8/2023).
Pada kesempatan tersebut, Triasto Hamundipto selaku Penyelia Prospek Costumer dan Layanan Prioritas Bankaltimtara Cabang Sangatta menjelaskan program Siplah digunakan untuk mempermudah proses PBJ lebih efektif, efisien, taransparan dan akuntabel. Dengan menggunakan aplikasi SIPlah, sekolah tidak perlu melakukan transaksi langsung ke “teller”atau costumer service”.
Pembayaran akan tercatat secara “realtime”, ada rasa aman baik transaksi dalam jumalah kecil maupun besar. Dengan kata lain, saat melakukan transaksi, tidak perlu lagi langsung ke bank, cukup lewat aplikasi SIPlah. Program SIPlah sudah bekerja sama dengan beberapa marketplace seperti Blibli.com, BizOne, Gramedia, Intan Pariwara, Toko Ladang, Tiga Serangkai dan lainnya.
Triasto menambahkan bahwa, Bankaltimtara yang ditunjuk oleh BI sebagai regulator berkewajiban menyiapkan software dan sumber daya manusia untuk penerapan aplikasi SIPlah ini. Informasinya akhir tahun 2024 sudah serentak dilaksanakan. Jadi perangkatnya harus disiapkan dulu. Jika diterapkan, kita (Kutim) sudah siap,” ungkapnya. (ADV)
