KAREBAKALTIM.com – Asosiasi Pengecer Bensin Kota Bontang mendatangi Sekretariat DPRD Bontang di Bontang Lestari, Senin (22/8/22). Mereka melaporkan terkait aturan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBN) jenis subsidi.
Pasalnya, mereka mengaku belum menerima surat edaran secara resmi dari Pertamina terkait pembatasan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi secara eceran. Sementara pembatasan sudah mulai diterapkan SPBU di Kota Bontang. Pemberitahuan hanya mereka terima melalui pesan di group WhatsApp.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Abdul Samad merespon keluhan masyarakat itu. Dia bilang perlu ada keterangan langsung dari sejumlah SPBU di Kota Bontang.
“Ini butuh kejelasan dari SPBU di Kota Bontang. Kenapa edaran resmi belum diterima,” ujarnya.
Penerapan pembatasan BBM jenis Pertalite juga ditolak Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina sebab menurutnya pemberitahuan lewat WhatsApp (WA) bukanlah instruksi resmi.
Amir Tosina mengatakan, instruksi resmi harus secara tertulis disampaikan kepada semua pihak yang terkait. Termasuk kepada para pedagang.
“Ini harus pastikan ke Pertamina di Balikpapan soal pembatasan pembelian Pertalite. Kami juga (Komisi III) akan sidak seluruh SPBU di Kota Bontang,” kata Amir.
Menurutnya sidak merupakan langkah untuk mengetahui secara jelas persoalan di lapangan.
Tidak hanya terkait keluhan pembatasan pembelian BBM Pertalite, namun juga akan keluhan lain yakni antrean kendaraan yang disebabkan oleh pengencer yang selama ini dikeluhkan oleh para anggota ojek online.
“Nanti kita bersurat ke pimpinan untuk sidak terkait inj,” ujarnya. (*)
