Warganya Malas Punya Anak, Thailand Terancam Krisis Populasi

KAREBAKALTIM.com – Krisis populasi terjadi di Thailand. Hal itu terjadi lantaran angka kelahiran yang terus merosot. Untuk itu, pemerintah setempat mencari cara demi mendorong penduduk agar mau memiliki anak.

Pemerintah Negeri Gajah Putih itu lantas menawarkan pengasuhan anak dan pusat kesuburan kepada penduduk dewasa. Kampanye juga memanfaatkan para influencer media sosial yang ditugaskan menunjukkan kegembiraan kehidupan berkeluarga.

Kampanye demi kampanye tersebut dilakukan karena jumlah kelahiran menurun tajam sejak 2013, ketika angka kelahiran mulai menurun.

Menurut laporan, dikutip Reuters, Senin 7 Maret 2022, tahun lalu terjadi 544.000 kelahiran, terendah dalam setidaknya enam dekade. Sementara angka kematiannya membengkak akibat Covid-19, di mana angkanya mencapai 563.000.

“Data tersebut mencerminkan krisis populasi, di mana pola pikir untuk memiliki anak telah berubah,” kata Teera Sindecharak selaku pakar demografi di Universitas Thammasat.

Sementara itu, pejabat Kementerian Kesehatan Thailand Suwannachai Wattanayingcharoenchai mengatakan, pemerintah menyadari perlu turun tangan mengatasi fenomena ini.

“Kami mencoba untuk memperlambat penurunan kelahiran dan membalikkan tren dengan membuat keluarga yang siap untuk memiliki anak lebih cepat,” jelasnya.

Pemerintah, kata Suwannachai, berencana untuk memperkenalkan kebijakan sehingga bayi baru lahir mendapat dukungan penuh dari negara. Rencana tersebut termasuk membuka pusat kesuburan. Namun saat ini baru tersedia di Bangkok dan kota-kota besar lainnya di 76 provinsi.

Tapi, sejumlah warga menilai langkah tersebut sudah terlambat. Seperti Chinthathip Nantavong, wanita berusia 44 tahun yang memilih untuk tidak akan memiliki anak.

Ia membuat keputusan itu dengan pasangan yang telah bersamanya selama 14 tahun. Mereka menganggap, membesarkan anak membutuhkan terlalu pengeluaran.

“Membesarkan satu anak membutuhkan banyak biaya. Satu semester untuk taman kanak-kanak sudah 50.000 hingga 60.000 baht ($1.520 hingga $1.850) dan kemudian mencapai jutaan kemudian,” ungkap Nantavong.

Terlebih, Nantavong menambahkan, fasilitas perawatan dan kebijakan kesejahteraan tak begitu mendukung. Menurutnya, negara-negara lain memberikan tawaran yang lebih baik.

Keputusan Nantavong dan penduduk lain untuk tidak memiliki anak berimbas besar pada ekonomi Thailand. Sebab, negara itu mengandalkan tenaga kerja terutama dari kelas menengah yang bertumbuh. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini