KAREBAKALTIM.com, Bontang — Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Bontang, yang difokuskan pada pengawasan program pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
Rangkaian kegiatan yang berlangsung di Taman Nasional Kutai (TNK) ini, Senin (11/8/2025) menyoroti pentingnya sinergi dalam pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto dan Ahmad Yohan beserta jajarannya, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni
Hadir pula Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Ditjen KSDAE, Nandang Prihadi, Kepala Balai Taman Nasional Kutai, Syaiful Bahri, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Joko Istanto, dan sejumlah pihak terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah, khususnya dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pelestarian ekosistem pesisir.
la mengapresiasi pengelolaan Bontang Mangrove Park yang dinilai berhasil menjadi contoh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi warga.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memaparkan bahwa provinsinya memiliki hutan seluas 12,5 juta hektare.
Namun menghadapi tantangan dalam tata kelola, termasuk minimnya dana bagi hasil sawit dan keterbatasan lahan pertanian akibat luasnya area konsesi tambang.
la mendorong pemanfaatan lahan pascatambang untuk pertanian atau peternakan, serta mengembangkan pohon Paulownia sebagai sumber energi terbarukan pengganti batu bara yang memiliki siklus panen cepat dan ramah lingkungan.
Di hadapan DPR RI, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni turut memaparkan potensi dan tantangan kotanya yang memiliki 3 kecamatan dan 15 kelurahan dengan penduduk sekitar 191 ribu jiwa.
“Meski berukuran kecil, Bontang menanggung beban industri besar dan tetap berkomitmen melestarikan kawasan mangrove seperti di Bontang Kuala, Loktuan, dan Selangan,” ucapnya.
la juga memohon maaf atas keterlambatannya menyambut rombongan DPR RI karena harus mendampingi Gubernur Kaltim dalam mediasi batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Timur.
Selain pembahasan lingkungan, Panggah Susanto juga menyoroti kondisi jalan nasional di jalur Samarinda-Bontang yang dinilai tidak layak.
Meski bukan menjadi kewenangan langsung Komisi IV, ia menekankan pentingnya upaya bersama untuk memperbaiki infrastruktur tersebut karena perannya yang vital bagi konektivitas wilayah.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata antara Komisi IV DPR RI dan Gubernur Kalimantan Timur, dilanjutkan penanaman pohon di pintu masuk TNK hutan mangrove.
Penanaman dilakukan oleh jajaran Komisi IV DPR RI, Gubernur Kaltim, Wali Kota Bontang, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta tamu undangan dari berbagai instansi terkait. (Adv)
