KAREBAKALTIM.com, JAKARTA — Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, di Ruang Rapat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (19/09/2025).
Audiensi tersebut dihadiri oleh Mendagri, Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto, serta seluruh pengurus APEKSI dari berbagai kota di Indonesia.
Audiensi kali ini membahas isu penting mengenai Transfer Keuangan Daerah (TKD), khususnya dana bagi hasil (DBH), yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia.
Dalam audiensi ini, APEKSI menyampaikan sejumlah masukan dan suara dari pemerintah kota mengenai anggaran transfer yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, yang turut hadir dalam audiensi tersebut, memaparkan kondisi fiskal Kota Bontang yang masih jauh dari target.
Neni menyatakan bahwa Kota Bontang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, mengingat keterbatasan dana yang dimiliki daerah.
“Kami sangat berharap agar dana transfer bisa kembali utuh, karena pada 2026 mendatang, banyak program pembangunan yang akan kami jalankan, seperti infrastruktur, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia,” ujar Neni.
Neni juga menyoroti pentingnya peningkatan dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
“Jika anggaran transfer ke daerah tidak mencukupi, kami akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta menjalankan program-program yang sudah direncanakan,” tambah Neni.
Menurut hasil diskusi dan informasi yang diberikan oleh Mendagri, penambahan dana transfer ke daerah hanya sebesar Rp 43 Triliun.
Hal ini menjadikan total pagu indikatif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 693 Triliun, dari sebelumnya Rp 650 Triliun.
Meskipun ada penambahan, angkanya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2024 yang mencapai Rp 919 Triliun.
Menyikapi hal ini, Neni menyampaikan bahwa setelah audiensi ini, pihaknya akan segera melakukan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik itu melalui perubahan maupun penyusunan APBD murni.
“Walaupun ada penambahan dana, angka tersebut masih sangat jauh dari harapan kami, sehingga kami perlu menyesuaikan kembali dengan realitas yang ada,” ungkap Neni.
Sementara itu, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto dalam wawancara terpisah menegaskan bahwa meskipun terjadi pengurangan transfer ke daerah, hal tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik di daerah.
“Kami berharap pengurangan ini tidak berdampak pada standar pelayanan minimal (SPM), karena ada banyak hal yang harus tetap dibangun di daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” kata Bima.
Bima juga menyatakan komitmennya untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian PUPR, agar kebutuhan pembangunan daerah dapat tetap terpenuhi meskipun ada keterbatasan anggaran.
“Kami akan terus berkoordinasi agar kebutuhan pembangunan daerah, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan publik lainnya, tetap dapat berjalan dengan baik,” tambah Bima.
Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mencarikan solusi atas tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia. (Adv)
