KAREBAKALTIM.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang mendesak pemerintah melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Bontang membentuk badan promosi pariwisata daerah (BPPD).
Menurutnya BPPD sangat penting untuk peningkatan sektor pariwisata. Akan tetapi sejauh ini di Kota Taman (sebutan lain Kota Bontang) belum memiliki regulasi atau aturan terkait hal tersebut.
Terlebih salah satu destinasi wisata di daerah di kelilingi lautan ini yaitu Kampung Malahing berturut-turut meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Sehingga, BW sapaan akrabnya mendesak pemerintah membentuk BPPD sebagai payung hukum di bidang pariwisata. Hal tersebut pun selaras dengan Visi Misi Wali Kota Bontang yakni mengembangkan pariwisata di lingkupnya.
“Jadi stakeholder atau pemangku kepentingan memiliki sebuah pijakan,” ucapnya belum lama ini.
BW menilai dengan adanya badan promosi pariwisata diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kunjungan pelancong lokal maupun luar daerah. BPPD pun sesuai dengan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016.
“Jadi daerah bisa membuat turunannya dalam Perwali,” usulnya.
Lanjutnya, untuk sumber dana bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pihak-pihak yang mempunyai ketertarikan dalam pengembangan pariwisata,” ujarnya.
“Pengurus dan anggota BPPD nanti bisa melibatkan tokoh-tokoh yang memang sudah berpengalaman meng-handle di pariwisata. Seperti pelaku UMKM dan pemerintah pariwisata,” tutupnya. (ADV)
Penulis: Mira
