KAREBAKALTIM.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang memberikan keringanan kepada para pelaku usaha hiburan, hotel, restoran dan sebagainya, dengan memberikan penghapusan denda kepada mereka selaku Wajib Pajak (WP).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pajak Muhtar mengatakan banyak pengusaha yang mengeluhkan pemasukannya nihil bahkan beberapa diantaranya terancam gulung tikar.
“Tapi kami tetap imbau para pengusaha untuk melaporkan penghasilan mereka apa adanya,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (16/11/2020).
Lanjutnya, Muhtar menjelaskan pelaku usaha tinggal mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi pajak. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan verifikasi data adminsitrasi .
Langkah tersebut diambil sebab sektor pariwisata dinilai paling terdampak akibat Pandemi Covid-19. Langkah Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang diambil oleh pemerintah memukul keras sektor ini, termasuk bisnis hiburan dan hotel didalamnya. Kota Bontang sendiri, bisnis hotel pendapatannya menurun hingga 60 persen.
Menurunnya, omzet tersebut berdampak pada pendapatan daerah yang ditarik oleh pemerintah daerah di sektor tersebut. Kata dia, tahun 2019 lalu capaian pajak hiburan sebesar Rp900 juta. Sementara realisasi pajak hiburan triwulan ke tiga di tahun 2020 ini hanya berkisar Rp425 juta.
“Jumlah tersebut sangat menurun dibanding tahun lalu sebelum ada pandemi,” ujarnya.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 23 tentang 18 sektor industri strategis yang dianggap cukup terpukul akibat Covid-19.
“Kemenkeu menginstruksikan agar pemerintah memastikan sektor hiburan diberikan kebebasan dari kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak selama masa pandemi,” tutupnya. (ADV)
Reporter : Tomy
Editor : Siti Nurkhasanah
