Temui Mahasiswa, Abdul Haris dan Maming Ikut Aksi di Simpang Ramayana

Abdul Haris dan Maming menemui mahasiswa untuk berdialog terkait aksi tuntutan 11 April yang digelar hari ini. (KAREBA/Mirah)

KAREBAKALTIM.com – Hanya dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menemui mahasiswa yang tergabung dalam Amanah Penderitaan Rakyat (AMPERA) dalam aksi damai di Gedung DPRD Kota Bontang, Bontang Lestari, Senin, 11 April 2022.

Maming, anggota Komisi I, yang mendatangi massa aksi mengatakan ia siap melanjutkan dan memperjuangkan tuntutan demonstran kepada pemerintah pusat.

“Kami akan meneruskan untuk bagaimana kemaslahatan permasalahan rakyat yang diperjuangkan mahasiswa,” sebutnya.

Disusul rekannya di Komisi I, Abdul Haris, menyatakan dukungannya atas aksi yang dilakukan Ampera Bontang. Ia menuturkan, permasalahan masyarakat juga merupakan masalah lembaga legislatif.

“Masalah kita sama, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga kami rasakan,” katanya.

Ia juga menanggapi tuntutan penolakan perpanjangan masa jabatan tiga periode presiden. Abdul Haris menegaskan, seluruh anggota DPRD Bontang tidak menyetujui wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu 2024.

“Kita tidak setuju, alangkah indahnya kita mengikuti undang-undang yang sudah diatur,” kata politikus PKB* itu.

Sebagai bentuk dukungan terhadap aksi demonstran, kedua wakil rakyat ini turut mengikuti aksi damai di Simpang Tiga Ramayana, Jalan MT Haryono, sore ini.

Dalam aksinya, terdapat lima poin tuntutan yang dibawa AMPERA Bontang di antaranya;

1. Menolak dan membatalkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM),

2. Menolak dan membatalkan kenaikan PPN 11 persen,

3. Menstabilkan kelangkaan dan harga minyak goreng,

4. Mengecam dan mengutuk tindakan represif aparat kepolisian, dan

5. Menagih janji politik Nawacita Jokowi dan Ma’ruf Amin. (*)

Reporter : Mirah Hayati
Editor : Qadlie Fachruddin

 


*Redaksi menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan penulisan pada bagianKita tidak setuju, alangkah indahnya kita mengikuti undang-undang yang sudah diatur,” kata politikus PKS itu. pada berita di atas. Seharusnya tertulis PKB bukan PKS, dan telah dikoreksi.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini