KAREBAKALTIM.com, Samarinda – Materi yang disampaikan dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mulawarman, Selasa (5/8/2025), menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa. Salah satunya datang dari Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kaltimtara, Ashan Putra Pradana.
Dalam agenda tersebut, Kapoksahli Pangdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Deni Sukwara, menayangkan cuplikan video dari siaran TV One yang memperlihatkan aksi demonstrasi mahasiswa dengan membawa atribut HMI. Tayangan itu diputar di hadapan ratusan mahasiswa baru sebagai bagian dari materi pengenalan kampus.
Ashan menyebut penayangan video tersebut tidak pada tempatnya. Ia menilai, alih-alih memberikan edukasi, tayangan itu justru membangun kesan negatif terhadap gerakan mahasiswa, khususnya HMI.
“Forum akademik seperti PKKMB seharusnya menjadi ruang yang mendidik dan mencerdaskan, bukan ruang yang menyebarkan stigma terhadap organisasi mahasiswa,” ujarnya, Rabu (6/8/2025).
Menurut Ashan, tayangan tanpa penjelasan konteks justru dapat menyesatkan pemahaman mahasiswa baru. Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian sah dari gerakan mahasiswa dalam demokrasi, bukan tindakan yang semestinya dicitrakan secara negatif.
“Gerakan mahasiswa bukan sesuatu yang harus dicurigai, justru selama ini menjadi bagian dari pengawalan demokrasi dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Tidak hanya soal konten, Ashan juga menyoroti pemilihan narasumber oleh pihak Kodam VI/Mulawarman. Ia mempertanyakan relevansi Brigjen Deni sebagai pembicara dalam forum orientasi akademik.
“Pihak Kodam seharusnya bisa memilih narasumber yang benar-benar memahami ruang akademik dan tidak mengeluarkan materi yang bersifat provokatif,” tambahnya.
Badko HMI Kaltimtara pun mendesak adanya klarifikasi terbuka dari panitia PKKMB dan Kodam VI/Mulawarman. Bahkan, jika tidak ada itikad baik untuk menjelaskan peristiwa tersebut, mereka mengaku siap mengajukan keberatan resmi.
Ashan juga menyampaikan bahwa jika pimpinan TNI tidak mampu menjaga sensitivitas dalam menyampaikan materi ke ruang publik, maka sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap pejabat terkait.
“Jika Pangdam tidak mampu meminimalisir potensi konflik sosial dari materi yang disampaikan, kami mendesak Panglima TNI untuk mengevaluasi bahkan mencopot jabatannya,” pungkas Ashan. (Bey)
