KAREBAKALTIM.com, BONTANG — Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bontang terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat kerja DPRD yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3 Kantor DPRD Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Selasa (30/9/2025).
Rapat kerja dipimpin oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, serta didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Sitti Yara dan Maming.
Turut hadir 11 anggota DPRD, para asisten daerah, kepala OPD atau perwakilan, serta camat dan lurah se-Kota Bontang.
Agus Haris menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan saran, masukan, dan pertanyaan.
Menurutnya, kontribusi legislatif menjadi bagian penting dalam merumuskan anggaran yang efektif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kota Bontang, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan komitmen pimpinan dan anggota DPRD Kota Bontang. Semua pandangan umum yang telah disampaikan oleh Fraksi menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyempurnakan rencana anggaran demi kemajuan Bontang,” ucapnya.
Pemerintah Kota Bontang melalui jawaban yang disampaikan menanggapi seluruh masukan dengan menegaskan komitmen terhadap tujuh program unggulan daerah dalam rangka mewujudkan Bontang sebagai kota industri yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Penataan prioritas program menjadi fokus utama agar penggunaan anggaran dapat berjalan optimal, adil, dan tepat sasaran.
Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam jawaban tersebut antara lain:
1. Penanganan banjir dan Revitalisasi Waduk Kanaan, yang dirancang melalui skema multiyears. Proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga dirancang sebagai kawasan wisata dan olahraga multifungsi.
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, validasi data, penertiban piutang, serta pemanfaatan aset daerah yang lebih maksimal.
3. Diversifikasi ekonomi lokal, yang ditopang oleh sinergi antara pemerintah dan dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
4. Efisiensi belanja daerah dengan mengurangi kegiatan seremonial, memperkuat belanja modal, dan memastikan setiap program memiliki outcome nyata bagi masyarakat.
5. Program prioritas seperti Bontang Sehat, Bontang Pintar, Gerakan Ekonomi Bontang, dan Menata Bontang, difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penataan kota yang berkelanjutan.
6. Perlindungan sosial dan subsidi diarahkan agar lebih tepar sasaran dengan basis data tunggal melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
7. Transparansi dan partisipasi publik, diperkuat melalui forum Musrenbang, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyediaan dashboard monitoring anggaran yang bisa diakses publik.
Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Wali Kota menyampaikan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif.
la berharap kerja sama tersebut terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bontang.
“Semoga apa yang kita upayakan bersama ini senantiasa mendapat petunjuk dan ridha dari Allah SWT, agar amanah rakyat dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.
Sesuai ketentuan maka selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 akan dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bontang. (Adv)
