KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Kebijakan lingkungan di masa depan harus berorientasi pada kesinambungan dan keadilan agar kebutuhan saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan generasi mendatang.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan, Muhajir Noor, dalam pemaparan kebijakan strategis, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, kesinambungan berarti pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, bertanggung jawab, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati.
“Prinsipnya adalah memastikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan berjalan beriringan. Tidak boleh ada yang dikorbankan,” jelas Muhajir.
Ia menambahkan, keadilan menjadi pilar utama dalam kebijakan lingkungan. Komunitas miskin dan kelompok minoritas sering menanggung beban polusi serta risiko kesehatan yang lebih tinggi.
“Keadilan lingkungan menuntut perlakuan yang adil, akses yang setara terhadap lingkungan sehat, dan tidak ada kelompok yang menanggung beban secara tidak proporsional,” ujarnya.
Muhajir juga menyoroti dampak ketidakadilan lingkungan yang tidak hanya merusak alam, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan seperti kanker, asma, penyakit kardiovaskular, hingga gangguan perkembangan. Perubahan iklim memperburuk risiko tersebut, terutama bagi komunitas rentan.
Sebagai contoh, ia menyebut San Francisco Environmental Justice Framework 2023 yang fokus mengurangi paparan polusi dan memperluas akses ruang hijau bagi komunitas berpenghasilan rendah sebagai acuan kebijakan global yang relevan.
“Suara masyarakat harus didengar dan menjadi bagian integral dari kebijakan. Ini bukan hanya isu lingkungan, tapi juga hak asasi manusia,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, menilai kebijakan lingkungan yang berkeadilan merupakan bagian dari pembangunan demokratis di daerah.
“Demokrasi bukan hanya soal politik, tetapi juga memastikan masyarakat terlibat dalam menentukan arah pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka, termasuk lingkungan yang bersih dan sehat,” ujar Shemmy.
Politisi Golkar ini menambahkan bahwa partisipasi publik dalam setiap proses perencanaan dan pengawasan kebijakan menjadi kunci agar program pembangunan berjalan inklusif serta berpihak pada semua lapisan masyarakat.
Ia juga mengingatkan sejumlah tantangan seperti hambatan struktural, ketimpangan ekonomi, dan kepentingan industri yang menghambat perubahan. Namun demikian, peluang besar terbuka melalui teknologi hijau, inovasi sosial, dan kolaborasi lintas sektor.
“Menuju masa depan yang adil dan berkelanjutan, kita harus bersama-sama wujudkan lingkungan sehat, adil, dan lestari untuk generasi sekarang dan mendatang,” pungkas Shemmy.
