Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menuturkan pentingnya pemakaian data presisi (tepat/teliti) pada setiap program pembangunan yang ada di daerah.
Dia mengaku tak sedikit kegagalan pembangunan, diawali dengan pemakaian data yang tak akurat.
Hasilnya, pelaksanaan program pembangunan tersebut menjadi tak efisien, tak maksimal serta tak banyak memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Maka kata kuncinya, Akmal menyebutkan penyelenggaraan pemerintah daerah harus berbasis data presisi.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga menyebutkan perencanaan pembangunan yang dimaksud juga tak melulu harus proyek besar.
Sebab semuanya harus diperhitungkan dari sisi kemampuan keuangan daerah maupun sumber daya lainnya.
“Jadi jangan besar nafsunya, tapi tenaganya kecil. Pilih mana, besar tapi tidak sukses atau kecil tapi puas. Biar kecil yang penting sukses. Soal nanti akan ada penambahan, tentu akan kita sesuaikan selanjutnya,” ungkap Akmal ketika membuka Sosialisasi Data Desa Presisi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kantor Bupati PPU, Penajam, beberapa waktu lalu.
Terpenting yakni data-data yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembangunan harusnya riil dari bawah.
Daerah harus berani mengadakan pendataan langsung riil di daerah masing-masing yang dimulai dari desa dan kelurahan.
Pasalnya pada hakikatnya otonomi daerah yang telah cukup lama diperjuangkan yakni kemandirian.
“Bahkan ada OPD yang mengambil data dari Jakarta. Menurut saya ini sungsang. Kita ini otonomi. Artinya mandiri. Lah kenapa minta data ke pusat. Konyol itu. Aneh-aneh aja,” ujarnya.
Menurutnya hal ini merupakan sebuah challenge.
Dia mengimbau agar menunjukkan datanya sendiri dan memastikan bahwa data tersebut benar-benar akurat. Tujuannya yakni agar daerah punya harga diri.
Akmal menuturkan pemilik data sesungguhnya yakni wilayah. Data terbawah semestinya didapatkan dari masing-masing RT maupun desa.
Pesan penting lain yang dikatakan oleh Akmal Malik yakni tentang dari titik mana program tersebut harus dimulai.
“Kita harus tahu dari mana titik mulainya. Kalau kita tidak tahu, itu wasting time namanya. Buang-buang waktu saja. Dalam iman saya, itu berdosa,” sindirnya.
Titik awal yang dimaksud yakni data presisi soal kondisi awal sebelum program tersebut dimulai.
Baik tentang kependudukan, jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan, problem ekonomi dan sosial, kesehatan maupun pendidikan, bahkan sampai sebaran rumah yang tak layak untuk dihuni.
“Setelah enam bulan harus diketahui perubahannya. Enam bulan saya sampai dimana, setahun sampai dimana. Dengan sumber daya yang kita miliki,” urainya.
Jangan berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, apabila kita tak mengetahui darimana kita memulainya.
“Omong kosong itu semua,” ujarnya.
Sosialisasi ini dihadiri olehPj Bupati PPU Makmur Marbun dan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten PPU dengan menghadirkan akademisi IPB, Sofyan Sjaf.
Turut hadir juga para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten PPU.
(Eny/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
