KAREBAKALTIM.com – Anggota Komisi DPRD Bontang Irfan mendorong Pemkot Bontang menggencarkan aturan terkait larangan tinggal di bantaran sungai kepada warga.
Hal ini terkait penolakan relokasi oleh warga Guntung yang tinggal di bantaran sungai. Diketahui, di Sungai Guntung akan dilakukan pembangunan turap yang menjadi bagian dari program penanganan banjir.
Pembangunan turap sungai yang direncakan pemerintah berada di wilayah RT 10 dan 11, dengan anggaran sebesar Rp 1.5 miliar. Anggaran tersebut direncanakan akan di kucurkan di APBD Perubahan 2022.
Namun, pembangunan tersebut terhambat lantaran warga yang enggan direlokasi. Sebelumnya, warga bersedia direlokasi dengan batuan perusahaan. Tapi komitmen itu berubah.
Merespon hal itu, Anggota DPRD Bontang Irfan menyarankan pemerintah melakukan pendekatan secara persuasif dengan bantuan Kelurahan, forum atau, bahkan lembaga adat.
Dia juga minta agar sosialisasi dilakukan lebih dulu. Agar masyarakat paham tujuan dari pembangunan itu. Bahkan, Irfan mengatakan agar pemerintah menyampaiakan ke masyarakat terkait aturan yang melarang membangun tempat tinggal di bantaran sungai.
“Jika masih menolak, ya sampaikan aja aturan pelarangan itu. Biar warga paham,” kata Irfan Senin (29/8/2022).
Namun, pemerintah masih memberi kesempatan kepada warga sepekan kedepan. Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang Aji Erlinawati, mengatakan lebih dulu akan melakukan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Jika warga masih menolak untuk direlokasi, baru aturan pelarangan itu akan digunakan agar warga bersedia pindah.
Sebab kata dia, pembangunan turap merupakan kepentingan warga. Karena merupakan bagian dari penanggulangan banjir yang selama ini diresahkan masyarakat Guntung.
“Kita tunggu dulu, kalo masih menolak saya akan turun langsung,” ujarnya. (*)
