Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menjadi pemimpin di Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa 21 November 2023.
Rapim ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Ujang Rachmad, Asisten Pemerintahan dan Kesra H Syarijuddin, para kepala dinas/badan dan kepala biro lingkup Setda Prov Kaltim, direktur rumah sakit dan Ketua TGUP3 Kaltim Dr Adi Buhari, staf ahli/staf khusus dan tenaga ahli Pj Gubernur.
Setelah memimpin rapat di depan puluhan awak media, Pj Gubernur Akmal Malik menyatakan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim soal realisasi anggaran sampai pertengahan November ada kemajuan yang cukup signifikan.
“Jika beberapa bulan lalu ada 23 OPD, sekarang tinggal 12 OPD,” ungkapnya.
Bahkan dari 12 OPD ini, dipastikan akan semakin berkurang, kecuali ada sejumlah OPD yang masih besar anggaran belum terealisasi maupun prognosanya kisaran 63 persen sampai akhir tahun.
Dirinya menegaskan bahwa kondisi ini akan menjadi perhatian serius baginya.
Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri juga menekankan jajarannya perlu membuat langkah antisipasi, misalkan sisi perencanaan, pelaksanaan serta penganggaran.
Menurutnya, ketiga komponen tersebut ada permasalahan selama ini, sehingga dapat menghambat lajunya realisasi kegiatan serta program yang berdampak pada lambatnya serapan anggaran.
“Masing-masing unik dan sangat kasuistik. Tapi kita sudah melakukan evaluasi dan jumlahnya terus berkurang,” ungkapnya.
Akmal yakin upaya serta evaluasi yang intensif yang dilaksanakan dapat mengurangi maupun meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh OPD saat melakukan realisasi anggarannya selama ini.
“Dan kita perkirakan nanti posisi realisasi serapan anggaran kita 93 persen hingga akhir tahun. Jadi angkanya naik dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Akmal menuturkan dirinya dibantu oleh Sekda beserta tim pembina OPD akan terus mendorong semua instansi supaya secara konsisten mengajukan anggaran per triwulan agar tak terjadi devisiasi.
Kedepannya akan diterapkan punishment untuk OPD yang lalai serta tak sungguh-sungguh pada perencanaan, pelaksanaan, sampai penganggaran instansinya yang akan memberikan dampak terhadap rendahnya realisasi anggaran.
Menurutnya, punishment seperti reward untuk OPD yang bisa merealisasikan anggarannya dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang baik.
Punishment bisa berupa pengurangan anggaran atau bisa juga anggaran mereka di alihkan ke tempat lain atau ke instansi lain.
Akmal tetap meyakini evaluasi yang lebih intens dapat mendorong OPD agar bisa berkinerja dengan lebih baik, khususnya saat melakukan realisasi anggaran.
“Optimis serapan anggaran kita bisa dicapai tinggi,” ujarnya.
“Asal kinerjanya berorientasi pada program atau prioritas bukan semata pelaksanaan urusan,” imbuhnya.
Berdasarkan hasil evaluasi realisasi anggaran untuk progres fisik serta keuangan sampai tanggal 15 November 2023, terdata 5 OPD mencapai 75 sampai 89,99 persen (hijau), 28 OPD mencapai 60-74,99 persen (kuning), serta 12 OPD dibawah 59 persen (merah).
(Eny/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
