Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjadi pemimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Rakor ini digelar secara virtual, beberapa waktu lalu.
Rakor ini membahas tentang tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, saat Rakor Penjabat Kepala Daerah se Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta benerala waktu lalu.
Tujuh arahan dari Presiden Jokowi telah disampaikan oleh Pj Gubernur Akmal Malik saat Rakor yang diikuti oleh Sekda Provinsi Kaltim, para asisten, staf/tenaga ahli maupun kepala perangkat daerah dilingkup Pemprov Kaltim.
“Pertama, Presiden meminta kendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok,” tutur Akmal Malik pada awal sambutannya, dari Jakarta.
Kedua, pengalokasian anggaran untuk stimulus ekonomi maupun bansos kepada masyarakat.
Ketiga yakni waspada pada dampak dari fenomena super el nino.
Keempat yakni sederhanakan prosedur serta tata kelola, terutama pada hal pelayanan perizinan untuk investor.
“Kelima dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga,” tuturnya.
Keenam yakni segera menyelesaikan percikan-percikan politik untuk menyambut Pilpres maupun Pileg di tahun 2024.
Ketujuh yakni memberikan dukungan program prioritas pemerintah, misalnya penurunan kemiskinan ekstrim, pemberentasan stunting, serta hilirisasi industri.
“Tujuh arahan Presiden disampaikan guna menghindari miskomunikasi yang berseliweran di berbagai media, sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Dan kita tidak terpengaruh oleh berita-berita yang bisa menggiring kita keranah politik,” ujarnya.
Dirjen Otda Kemendagri juga mengajak kepada para asisten serta perangkat daerah agar fokus terhadap tugas-tugas pada pelayanan publik.
“Banyak hal-hal yang harus kita lakukan kedepan, dan bagaimana melaksanakan program-program disetiap perangkat daerah, sehingga kita bisa mengakselerasi capaian-capaian atau indikator kinerja secara maksimal,” ungkapnya.
Selain arahan dari Presiden Jokowi, Akmal Malik juga menjelaskan arahan serta atensi menteri.
Diantaranya dari Menteri Dalam Negeri soal urusan strategis yang perlu dilakukan diskusi bersama dan melakukan langkah-langkah demi mengoptimalkan pelayanan publik.
(Eny/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
