KAREBAKALTIM.com, SANGATTA – Badan Kesbangpol Kutai Timur menggelar Sosialisasi Aparatur Negara Sipil dengan tema “Meningkatkan Netralitas ASN terhadap Pesta Demokrasi dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkualitas” di Ruang Meranti kantor Bupati Kutim, Rabu (24/05/2023)
Sosialisasi tersebut dibuka oleh Asisten I Pemerintahan Umum dan Kesra Setkab Kutim, Poniso Suryo Renggono. Dihadiri Kepala Kesbangpol Kutim Muhammad Basuni dan seluruh pimpinan atau perwakilan perangka daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim.
Dalam kesempatan itu, Poniso Suryo Renggono menyampaiakan saat ini telah memasuki tahun politik. Dan sebentar lagi akan digelar acara pesta demokrasi 2024, untuk itu Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutim agar dapat bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis.
“Sesuai dengan surat keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, MenPAN-RB Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah agar Bersikap netral dan menghindari politik praktis” Kata Poniso
Lebih lanjut Ia menegaskan, ASN memiliki Asas Netralitas yang diamanatkan dalam undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dalam aturuan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus Partai Politik.
Selanjutnya ia menyampaikan situasi politik bisa saja memanas. Namun ASN harus pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding pada Pemilu maupun Pilkada. Hal ini tidak mengurangi hak pilier yang dimiliki ASN dalam setiap pesta demokrasi berlangsung.
“Akan ada sanksi atau konsekuensi bagi ASN yang terbukti melanggar aturan dengan terlibat politik praktis. Pemkab Kutim menegaskan bahwa ASN dituntut untuk menjalankan amanah sebagai Abdi negara yang bekerja semata – mata untuk rakat. Bukan untuk kepentingan satu golongan atau partai politik tertentu,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kutim Muhammad Basuni menegaskan sesuai dengan tugas Badan Kesbangpol melalui sosialisasi ini ditujukan untuk menjaga netralitas ASN dalam pesta demokrasi tahun 2024.
Kegiatan ini melibatkan KPUD, Bawaslu dan BKSDM yang menjadi pemateri kepada ASN dilingkungan Pemerintah Kutai Timur. (ADV/DiskominfoKutim)
