KAREBAKALTIM.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, menggelar rapat Paripurna ke-10 masa sidang ke II DPRD Tahun 2021 dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bontang Tahun Anggaran (TA) 2020, di Pendopo Rujab Wali Kota, Pejabat Wali Kota, Wakil Wali Kota Selasa, 09 Maret 2021.
Wakil Ketua I DPRD Bontang Agus Haris mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan visi dan misi dari Wali Kota Bontang yang sudah tertuang dalam Rencana Jangka Pendek Menengah Daerah (RJPMD).
“Sama-sama sudah mendengar visinya yaitu Kota Maritim, berkebudayaan industri dan tumpuannya adalah Sumber Daya Manusia (SDM),” katanya saat ditemui usai rapat.
Kata dia, visi dan misi ini sudah disalurkan ke seluruh perangkat daerah yang ada melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk untuk kepentingan masyarakat.
“Kta bisa lihat dan mendengar laporan dari beberapa kegiatan, akan tetapi masih ada yang harus ditingkatkan,” ungkapnya.
Dirinya juga mengatakan, walaupun masuk dalam Kota Maritim, akan tetapi kehidupan nelayan yang ada masih sangat jauh dan tertinggal baik dari segi pendidikan, pendapatan termasuk jangkauan pelayanan.
“Perlu ditingkatkan, karena masih sangat jauh tertinggal, contohnya air bersih, sangat susah untuk mendapatkannya karena tidak ada di sana air bersih,” sambungnya.
Maka dari itu, Pemerintah Kota (Pemkot) harus mengupayakan pelayanan kepada masyarakat pesisir khususnya layanan air bersih.
Sementara, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tersebut masih sangat perlu ditingkatkan agar pelayanan tersebut menjangkau seluruh masyarakat, termasuk daerah pesisir. Dikarenakan peran para nelayan sangat besar bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Kalau tidak ada nelayan maka kita tidak akan mendapatkan asupan ikan,” katanya.
Termasuk juga memberikan pelayanan seperti, alat-alat penopang termasuk kapal dan tambak ikan, khususnya BBM dan air yang mana sulit untuk didapatkan.
Seperti halnya di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang disebabkan anggaran masih minim. Dari itu, pihaknya mendorong dengan adanya LKPj, pemerintah bisa membenahi kekurangan yang ada.
“Ke depannya dengan dasar dari LKPj itu pemerintah masih mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan,” tutupnya. (*)
Reporter : Mirah Hayati
Editor : Siti Nurkhasanah
