KAREBAKALTIM.COM, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan digagas oleh Kementerian Sosial RI, sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Wali Kota Samarinda, Dr. H Andi Harun, memimpin langsung rapat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu (16/4/2025) di Anjungan Karamumus, Balaikota Samarinda, guna mempercepat pelaksanaan program tersebut di Kota Tepian.
“Pemerintah Kota sudah menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare di kawasan Stadion Utama Palaran. Ini bentuk keseriusan kami dalam mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat di Samarinda,” ujar Andi Harun, Rabu (16/4/2025).
Sekolah Rakyat ini akan menjadi bagian dari program Sekolah Unggul milik Pemkot Samarinda, yang menitikberatkan pada inklusivitas, mutu pendidikan, dan akses setara bagi semua kalangan masyarakat.
“Fokus kita adalah menghadirkan pendidikan yang benar-benar gratis, berkualitas, dan inklusif. Ini khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang layak,” lanjutnya.
Sebagai bentuk dukungan kelembagaan, Pemkot juga akan membentuk yayasan pendidikan yang diberi nama Yayasan Generasi Samarinda Emas.
Yayasan ini nantinya menjadi badan hukum pengelola Sekolah Rakyat Samarinda, dengan nama resmi sekolah yakni SMA Prestasi Samarinda.
“Kita siapkan yayasan agar pengelolaan Sekolah Rakyat ini bisa berjalan optimal dan profesional. Ke depan, ini akan jadi sekolah swasta berbasis masyarakat dengan kualitas yang tak kalah dari sekolah unggulan lainnya,” jelas Andi Harun.
Pemkot menargetkan proses pendaftaran peserta didik akan dimulai pada bulan Juli 2025, dengan kuota awal sebanyak 100 anak dari keluarga miskin.
“Untuk seleksi guru, kami akan memprioritaskan tenaga honorer yang selama ini belum sempat lolos jadi ASN atau PPPK. Ini juga bagian dari keberpihakan kami terhadap para pejuang pendidikan yang sudah lama mengabdi,” tutupnya.(Bey)
