KAREBAKALTIM.com, BONTANG — Proses perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang untuk tahun 2026 memasuki babak penting.
Suara, harapan, dan masukan dari masyarakat yang diwakili oleh fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara resmi disampaikan kepada Pemkot Bontang dalam Rapat Kerja DPRD di Bontang Lestari, Senin (29/9/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, hadir mewakili Wali Kota untuk mendengarkan secara langsung pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD.
Momen ini menjadi bukti nyata adanya dialog konstruktif dan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengawal masa depan pembangunan kota.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Andi Faizal Sofyan Hasdam, seluruh fraksi secara umum menyuarakan semangat yang sama: APBD 2026 harus menjadi anggaran yang pro-rakyat, adil, dan transformatif.
Beberapa catatan penting yang mengemuka antara lain dorongan untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Kemudian pentingnya efisiensi belanja, serta seruan agar pemerintah lebih inovatif dalam menghadapi tantangan ketergantungan pada dana transfer pusat.
Fraksi-fraksi juga memberikan apresiasi terhadap program-program prioritas pemerintah, seperti penanganan banjir dan program Bontang Sehat serta Bontang Pintar, sambil terus mengingatkan pentingnya pengawasan agar tepat sasaran.
Dokumen pandangan umum dari seluruh fraksi ini kemudian diserahkan secara simbolis dari pimpinan DPRD kepada Sekretaris Daerah.
Masukan-masukan berharga ini akan menjadi bahan bagi Pemerintah Kota untuk menyusun jawaban dan tanggapan, yang dijadwalkan akan disampaikan pada rapat kerja berikutnya.
Proses ini menunjukkan bahwa setiap rupiah dalam APBD tidak hanya dilihat sebagai angka, melainkan sebagai wujud intervensi kebijakan yang akan menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga Kota Bontang di masa mendatang. (Adv)
