KAREBAKALTIM.com, BONTANG — Pemerintah Kota Bontang tidak mau kecolongan. Mereka siap-siap memverifikasi warga miskin per hari ini, Rabu 1 Oktober 2025.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESN), kemiskinan di Bontang banyak sekali, mencapai 16.384.
Kalau ini tidak diverifikasi, maka bantuan sosial alias bansos tidak akan tepat sasaran. Belum lagi jika data tersebut datang dari hubungan kedekatan.
Tampaknya Pemkot Bontang tidak mau menerima jika data warga miskin sebanyak yang diterakan itu. Ditambah lagi jika merujuk laporan badan pusat statistik (BPS), warga miskin Bontang hanya 7,11 ribu orang. Itu pun Pemkot seperti masih belum percaya.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, pun mengumpulkan para verifikator (enumerator) untuk memastikan angka tersebut.
Pada Selasa 30 September 2025, Pemkot mengumpulkan 150 orang yang akan memastikan data tersebut akurat atau tidak.
Di hadapan tim tersebut, Agus Haris mengaku selama ini Pemkot tidak punya data riil berkaitan dengan warga miskin. Data yang tercatat saat ini belum mampu menggambarkan kenyataan.
“Yang diperiksa adalah kriteria Desil 1 sampai 4. Perlu diverifikasi supaya intervensi Pemkot Bontang bisa tepat sasaran,” pinta Agus Haris.
Dari situ, Agus Haris meminta supaya data tersebut wajib akurat. Tak ada politisasi. Tak kepentingan pribadi.
“Tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi, politik, atau kedekatan relasi,” tegasnya.
Ratusan tim enumerator itu bakal mendata sejak hari ini sampai 30 Oktober 2025.
Adapun sebaran warga miskin dari data tersebut antara lain: Lok Tuan (3.409). Tanjung Laut (2.642). Berbas Pantai (2.281). Berbas Tengah (2.245). Gunung Telihan (1.001). Kanaan (781). Api-api (725).
Kemudian Kelurahan Tanjung Laut Indah (643). Bontang Kuala (609). Guntung (420). Bontang Baru (415). Belimbing (471). Bontang Lestari (381). Satimpo (205). Gunung Elai (156).
Agus berharap satu bulan proses verifikasi ini ada data akurat, profesional dan bisa dipertanggungjawabkan.
Terlebih data ini akan dikelompokkan berdasarkan desil kesejahteraan 1 hingga 10 dalam sistem DTESN.
Sebelumnya Pemkot Bontang mengeluarkan target pengurangan penduduk miskin selama lima tahun ke depan.
“Tahun ini pelan-pelan kita turunkan. Tahun depan (2026) kita berupaya angka kemiskinan turun 50 persen,” ucap Agus Haris ditemui 30 Juni 2025 lalu.
Bahkan, Pemkot Bontang makin mantap meyakini bahwa mereka mampu membereskan kemiskinan hingga zero, alias nol, kosong.
“Tahun 2027-2028 kita harap bisa turun 75 persen. Dan akhir 2029 hingga 2030 angka kemiskinan di Kota Bontang harus nol,” ucap Agus Haris meyakinkan.
Sebenarnya, Agus Haris sempat berjanji bahwa pada akhir Agustus data kemiskinan sudah sangat akurat. Namun masih butuh ketelitian.
“Kami sedang proses mendata ini. Tunggu saja tanggal 31 Agustus, kami akan publis,” ucapnya Juni lalu.
Skema pendataan ini, melalui RT. Lalu ke Kelurahan. Terus ke Kecamatan. Setelah itu diverifikasi faktual lagi oleh Dinas Sosial (Dinsos). Kemudian Dinsos serahkan ke Wali Kota.
Wali Kota, kata Agus Haris, selama 15 hari bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk mahasiswa untuk kembali turun melakukan verifikasi faktual.
Artinya, pintu terakhirnya nanti adalah Dinsos yang memverifikasi faktual data-data yang ada sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM-nya.
“Itu perintahnya Kemensos. Itu perintah regulasi,”terang politisi Gerindra itu.
Merujuk lagi ke data BPS, pada 2024, Garis Kemiskinan Kota Bontang berada pada level Rp801.945,00 per kapita per bulan.
Itu meningkat sekitar Rp38.284,00 ketimbang Garis Kemiskinan pada 2023 yang berada di level Rp763.661,00 per kapita per bulan.
Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikatakan sebagai penduduk miskin, artinya 3,74 persen penduduk Bontang rata-rata pengeluarannya per bulan kurang dari Rp801.945,00.
BPS Bontang juga menyatakan, rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya.
Hal ini tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bontang pada tahun 2023 sebesar 0,39 turun sebesar 0,08 poin pada tahun 2024 menjadi 0,31.
Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Bontang tercatat menurun yang diindikasikan oleh perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
Pada tahun 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,05 turun sebesar 0,01 poin pada tahun 2024 menjadi 0,04. (Adv)
