KAREBAKALTIM.com – Pedagang korban kebakaran anggap pemerintah tidak serius menyikapi musibah kebakaran pasar Citra Mas Lok Tuan yang terjadi pada Rabu (10/2/2021) lalu.
Pasalnya hampir dua minggu berlalu, lapak darurat tidak kunjung didirikan. Padahal hal tersebut dirasa sangat urgent bagi para pedagang. Mereka pun terpaksa berjualan dengan lapak seadanya.
Irvan salah satu pedagang ikan pasar Citra Mas Lok Tuan misalnya, ia mengatakan kekecewaannya perihal lapak darurat yang tidak kunjung didirikan.
“Kasian mereka (pedagang) panas kepanasan, hujan kehujanan. Saat malam hari juga tidak ada penerangan,” ujarnya.
Ia berharap secepatnya pemerintah segera mendirikan lapak darurat agar pedagang dapat berjualan dengan layak.
Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan belum bisa memastikan kapan lapak darurat bagi korban kebakaran akan didirikan. Namun ia menargetkan dalam waktu 3 bulan hal tersebut bakal terselesaikan.
“Memang banyak kendala, bahkan di kota lain bisa 3-4 bulan belum tentu bisa rampung. Kita alhamdulillah sudah ada proses,” ujarnya.
“Kendalanya mulai dari menunggu olah TKP dari pihak kepolisian yang tidak bisa kita ganggu, pembersihan sisa kebakaran, tahap perencanaan lalu kemudian bisa dilakukan pembangunan. Tapi kita target 3 bulan bisa selesai,” sambungnya.
Selain itu, Basri mengatakan Pemkot Bontang tidak bisa berbuat banyak dalam pembangunan lapak darurat. Dengan alasan akan bermasalah dengan inventarisir aset kota.
“Sehingga pemkot tidak diperkenankan untuk membangun itu,” ungkapnya.
Adapun Pemkot hanya bisa memberi bantuan dalam bentuk tali asih bagi para pedagang. Untuk itu ia berharap pihak perusahaan dapat membantu pembangunan lapak darurat tersebut.
Sebelumnya diketahui beberapa perusahaan siap membantu membangun lapak darurat bagi korban kebakaran pasar Citra Mas Lok Tuan. Dengan estimasi anggaran sebesar Rp300 juta. Namun hingga kini belum juga terealisasi.
“Kita berharap pihak perusahaan segera mengumumkan pembangunan lapak darurat bagi para pedagang, karena memang kita (pemkot) tidak bisa membangun itu,” ujarnya.
Terkait bentuk bantuan dari perusahaan kata Basri, Pemkot Bontang menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan.
“Apakah dalam bentuk pembangunan fisik ataupun bantuan dana itu terserah dari mereka,” pungkasnya. (*)
Reporter : Tomy Gutama
Editor : Siti Nurkhasanah
