KAREBAKALTIM.com, Bontang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Bontang, memberikan beberapa catatan penting terkait nota penjelasn Wali Kota Bontang atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Kota Bontang tahun 2025.
Disampaikan oleh Bonnie Sukardi, Fraksi PKB menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan.
“Meskipun PAD mengalami realisasi sebesar Rp329.65 Miliar atau persentase capaian sebesar 111.25% dari target ditetapkan sebesar Rp296.32 miliar. Namun secara nominal masih jauh dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pusat,” ujarnya dalam rapat kerja pandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Bontang tahun 2025, Selasa 10 Juni 2025.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar terus meningkatkan kapasitas PAD dengan memperluas basis pajak, memperbaiki sistem distribusi dan mengoptimalkan BUMD.
Selanjutnya realisasi belanja, juga menjadi sorotan fraksi PKB, yang hanya sebesar Rp3,11 triliun dengan presentasi capaian sebesar 92,74% dari pagu anggaran sebesar Rp3,36 triliun.
“Hal ini mencerminkan adanya efisiensi, namun juga mengindikasikan potensi tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada beberapa program prioritas,” ucapnya.
Utamanya, kata dia, pada belanja modal tanah yang hanya teraliasi sebesar Rp5,26 miliar atau presentasi capaian 8,44% dari pagu anggaran sebesar 62,33 miliar.
Menurutnya, ini perlu mendapatkan penjelasan dan evaluasi mendalam agar perencanaan ke depan lebih tepat sasaran.
Hal yang sama juga terjadi belanja tak terduga yaitu sebesar Rp601,89 juta atau presentasi capaian sebesar 16,56%.
“Ini menunjukkan kurang optimalnya penggunaan anggaran untuk kondisi darurat. Fraksi Kebangkitan Bangsa meminta penjelasan terkait hambatan dan mekanisme realisasi anggaran ini,” ujar Bonnie Sukardi.
Selain itu, Setelah memperhitungkan selisih realisasi defisit dan pembiayaan neto, maka nilai SILPA tahun 2024 capai Rp282,15 miliar.
Melihat nilai SILPA sebesar ini, Fraksi PKB menekankan akumulasi SILPA yang tinggi setiap tahun perlu ditinjau.
“agar tidak menjadi indikator lemahnya perencanaan dan ketidaktepatan target belanja,” tandasnya. (Adv)
