KAREBAKALTIM.com, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, menggelar Rapat Kerja dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024, Selasa 10 Juni 2025.
Mewakili Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sem Nalpa Mario Guling, menyampaikan beberapa catatan sebagai pandangan atas nota penjelasan yang sebelumnya disampaikan oleh Wali Kota Bontang dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang III DPRD Bontang, Senin 2 Juni 2025.
Sem Nalpa menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Bontang yang secara detail menguraikan laporan pertanggungjawaban keuangan.
“Pemerintah sungguh menyediakan informasi yang transparan dan relevan tentang posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah daerah dalam satu periode anggaran,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra itu.
Berdasarkan laporan pemerintah pada aspek pendapatan daerah, yang mana telah mencapai 101,33% dari yang ditargetkan, menurut Sem Nalpa, juga merupakan satu hal yang perlu diapresiasi sebab pemerintah dianggap serius meningkatkan pendapatan daerah.
“Namun tetap menjadi perhatian kita bersama bahwa selisih besaran antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer daerah masih cukup besar,” sebutnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga memberikan pandangan pada aspek belanja daerah yang prestase pencapaiannya hingga 92,74%.
Di mana hal itu, dinilai memberikan gambaran bahwa pemerintah telah berupaya maksimal untuk merealisasikan anggaran berdasarkan besaran pendapatan daerah yang telah ditetapkan.
Meski begitu, Sem Nalpa menyampaikan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan SILPA Kota Bontang yang dinilainya masih cukup besar.
Di lihat dari capaian realisasi belanja daerah sebesar 92,74% maka terdapat SILPA sebesar 7,26%.
“Oleh sebab itu kami berharap kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) benar-benar memperhatikan target serapan anggarannya, sehingga angka SILPA kita bisa ditekan,” pintanya.
Ia juga meminta, agar pemerintah memaksimalkan sektor-sektor yang menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk mengurangi selisih antara PAD dan pendapatan transfer. (Adv)
