KAREBAKALTIM.com – Pedagang Pasar Citra Mas Lok Tuan, Bontang Utara mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang segera merealisasikan bantuan Rp3 miliar yang diperuntukkan bagi korban kebakaran.
Perwakilan pedagang sayur, Kartini Sultan, menuturkan hingga saat ini pihaknya belum menerima bantuan yang dijanjikan pemerintah.
“Kami meminta kepastian atau setidaknya turun kunjungi kita di sini. Kami merasa kecewa dan di anak tirikan dari pasar induk,” ungkapnya kepada reporter Karebakaltim.com, Rabu (9/6/2021).
Hal serupa turut disampaikan Abu Anas, perwakilan pedagang sembako. Dirinya mengatakan tak ada transparansi dari pemerintah terkait bantuan tersebut.
“Beri kepastian bulannya gitu nah, biar kita tidak merasa di PHP,” ucapnya.
Selain itu, ia ingin agar pihak terkait mendata ulang korban kebakaran. Pasalnya bantuan yang disalurkan sebelumnya dinilai salah sasaran.
“Kemarin dapat bantuan kebanyakan yang terdampak, bukan benar-benar korban. Padahal mereka tidak banyak kerugiannya hanya terdampak saja, nah kami yang banyak kerugian”, katanya.
Sementara pedagang lainnya, Ridwan menyebut pemerintah tidak serius memperjuangkan kompensasi korban Pasar Citra Mas Lok Tuan.
“Kami berharap Bapak Wali Kota Bontang, Basri Rase dapat merealisasikan bantuan itu,” ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM)?Bontang serta lembaga legislatif membantu mengawal anggaran tersebut.
“Kami berharap DPRD dan pihak terkaitnya membantu mengawal. Jangan diam begitu saja, sebab mereka semua wakil rakyat,” sebutnya.
Lebih jauh, Ridwan meminta adanya keterbukaan setiap bantuan yang masuk. Lantaran pihaknya tidak pernah tahu berapa jumlah atau total dana terkumpul.
Dikonfirmasi terpisah, Sekertaris Kota (Sekkot) Bontang, Aji Erlynawati, menyampaikan, pihaknya sudah mengusulkan anggaran bantuan korban tersebut.
“Sudah kita usulkan di pergeseran mendahului perubahan tahun ini (2021),” tuturnya.
Kendati begitu, ia tidak bisa memastikan nominal bantuan setiap pedagang. Lantaran kata dia, tidak semua mengalami kerugian dengan jumlah yang sama.
“Akan disesuaikan dengan ketentuan, namanya adil tidak harus sama,” sambungnya.
Ia menambahkan, kendala atau keterlambatan penyaluran bantuan selama ini dikarenakan Pemkot memang tidak memiliki anggaran yang dikhususkan bagi bantuan kepada para pedagang. (*)
Reporter : Mirah Hayati
