KAREBAKALTIM.com – Masyarakat keluhkan layanan pengalihan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan jangka waktu yang relatif lama.

Pasalnya, hal tersebut dinilai akan memberatkan masyarakat. Ketika terlambat mengalihkan jaminan mandiri mereka ke bantuan subsidi, warga harus membayar iuran lebih besar.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Muhammad Irfan meminta agar pemerintah segera merespon hal tersebut.

“Banyak keluhan masyarakat, mereka laporan ke kami itu solusinya seperti apa, karena harus menunggu durasi lama,” ujarnya, Jumat (29/10/2021).

Lanjutnya, beberapa dari mereka terpaksa tidak membayar. Sebab, tidak memiliki uang untuk membayar tagihan BPJS mandiri, sehingga harus menunggak.

Sementara, peralihan baru bisa dilakukan apabila tunggakan di mandiri telah diselesaikan.

“Nah mereka yang tidak bekerja bagaimana mau bayar, di samping mereka juga butuh makan,” ujarnya.

Ia menegaskan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mempermudah masyarakat berpindah ke BPJS gratis.

Namun, dirinya tidak menepis kemungkinan terjadinya pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. Dari itu ia menyarankan agar pemerintah membuat regulasi yang dapat membuktikan kemampuan bayar masyarakat

“Seperti, membuat surat keterangan kurang mampu dan tidak bekerja di tingkat RT dan kelurahan, sebagai bukti agar dapat dipermudah berganti status BPJS,” pungkasnya. (*)

Reporter : Mirah Hayati