KAREBAKALTIM.com – Komisi III DPRD Bontang menggelar sidak ke sejumlah wilayah yang kerap menjadi langganan banjir rob, Senin (5/6/2023). Salahsatu yang menjadi titik prioritas yakni di kawasan Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina menyayangkan penanganan yang hingga kini belum terealisasi. Untuk itu, ia mendesak pemerintah melakukan percepatan penanganan banjir rob. Apalagi dengan debit air yang naik setiap tahun, membuat aktivitas masyarakat terganggu.
“Saya tekankan agar ada solusi untuk itu. Karena menghambat masyarakat yang mau bekerja, mau sekolah, atau beraktivitas. Kalau banjir rob, mereka pasti terlambat,” ucapnya saat melakukan peninjauan lapangan, Senin (5/6/2023).
Pun rumah-rumah yang selalu terdampak banjir, menurutnya perlu mendapatkan bantuan. Baik dari pihak pemerintah, atau dari perusahaan yang ada di Bontang.
“Mereka pasti selalu kebanjiran. Jadi apa kira-kira yang bisa diberikan pemerintah atau perusahaan, untuk membantu mereka yang terdampak itu. Karena pasti ada kerugian di sana,” imbuhnya.
Kendati demikian, pihaknya juga mengusulkan adanya perbaikan trotoar. Karena saat banjir rob, masyarakat tak memiliki pilihan selain menunggu air surut. Sehingga dengan adanya trotoar, setidaknya kendaraan roda dua masih bisa melintas.
Sementara itu, bagian perencanaan ahli muda Bapelitbang Dian Nur Afianto menyebut pihaknya masih terus mengawal perencanaan penanganan banjir rob tersebut. Begitupun dengan Detail Engineering Design (DED) yang sudah dimiliki.
“DED sudah selesai. Untuk pengajuan anggarannya ke pemerintah pusat. Karena statusnya jalan nasional,” katanya.
Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk penanganan banjir rob mencapai Rp 60 miliar. Pun pengajuan itu telah diusulkan ke pemerintah pusat agar dapat dianggarkan melalui APBN. (Adv)
