KAREBAKALTIM.com – Komisi III DPRD Bontang pertanyakan keseriusan pemerintah kota (Pemkot) dalam merancang master plan penanganan banjir di Kota Bontang.
Pertanyaan itu muncul dalam rapat kerja pembahasan master plan banjir yang dilaksanakan Komisi III, Senin (26/7/2021). Bukan tanpa sebab, hal itu lantaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang selaku sektor pemimpin pembahasan rencana induk penanganan banjir tersebut mangkir tanpa alasan yang jelas.
Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal pun ungkapkan rasa kecewanya. Terlebih belakangan DPRD Bontang dianggap menghalangi langkah pemkot dalam merancang master plan banjir. Sebab, usulan tersebut tidak disetujui dalam anggaran pergeseran mendahului anggaran perubahan. Karena dikhawatirkan tidak akan maksimal jika dikerjakan tahun ini akibat waktu pengerjaan yang singkat. Sehingga DPRD mengusulkan untuk dimasukkan dalam anggaran murni tahun 2022.
“Apa yang kita mau bahas disini kalau dinas yang jadi leading sector nya tidak hadir. Kemarin sempat heboh soal master plan, tapi saat diundang untuk pembahasan malah tidak hadir. Nanti jangan sampai Dewan yang dianggap tidak serius,” ungkapnya.
Kalaupun tidak hadir seyogianya dapat memberikan konfirmasi kepada pihak Komisi III DPRD Bontang. Sementara undangan tersebut telah dilayangkan sejak Kamis (22/7/2021) lalu.
Ditambahkan Abdul Malik, pada rapat hari ini diharapkan PUPRK dapat menjelaskan seperti apa rancangan master plan banjir tersebut. Karena pihaknya ingin mendorong bagaimana kajian induk itu dapat menjadi acuan penanganan banjir di Kota Bontang.
“Tentu kejadian seperti ini sangat kita sayangkan. Kami tidak ingin bahwa DPRD Bontang dikatakan menghambat pembahasan master plan banjir ini. Untuk itu kita undang untuk kemudian dibahas bersama,” pungkasnya. (*)
Reporter : Tomy Gutama
