KAREBAKALTIM.com – Rencana pengalihan pengelolaan tenaga Cleaning Service (CS) pasar ke pihak swasta oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bontang, dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinas itu sendiri diketahui tidak memenuhi Break Event Point (BEP).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyebutkan, Disperindakop Bontang hanya mampu menyumbangkan Rp1 miliar untuk PAD. Sementara anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan pengalihan tersebut lebih dari Rp4 miliar.
?Tidak masuk akal, biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan. Ini kan tidak BEP,” jelasnya dalam rapat bersama Komisi II DPRD dengan Disperindagkop dan UMKM Bontang di ruang rapat Sekretariat DPRD, terkait Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, Selasa (2/11/2021).
Menurutnya, hal tersebut dibarengi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang fleksibel agar bisa menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
?Di pasar itu mengelola retribusi dan perparkiran juga, sekalian itu di pihak ketigakan. Pasar diubah saja jadi BLUD, jika sudah jadi lumbung PAD,” tutupnya.
Sementara itu, Ridwan selaku pimpinan rapat meminta, Disperindakop Bontang untuk mempertimbangkan kembali pengalihan pengelolaan CS pasar agar tidak terjadi sengketa hukum kedepannya.
Ia menjelaskan, dengan sistem Tenaga Kerja Ahli Daya (TKAD) dapat lebih meminimalisir pengeluaran daripada dikelola pihak ketiga.
“Selisihnya hampir Rp2 miliar, jangan sampai nanti ada audit,” pungkasnya. (*)
Reporter : Mirah Hayati
