KAREBAKALTIM.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, Raking menuturkan Raperda tersebut merupakan salah satu program legislasi daerah (Prolegda) tahun ini. Tujuannya agar masyarakat tumbuh seimbang dan berkualitas.
Terutama anak usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memasuki usia remaja hingga dewasa membutuhkan bimbingan konseling.
“Dari perda itu ada beberapa hal yang ingin diatur untuk kesejahteraan masyarakat, terlebih apa yang diterima anak dan remaja dari pemerintah,” tuturnya saat ditemui, Senin (11/9/2023).
Menurutnya edukasi terhadap remaja sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja. Sehingga dibutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah dalam hal ini dinas terkait, masyarakat, dan lain-lainnya.
Pun Raking menjabarkan Raperda Penyelenggaraan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini juga nantinya bakal mengatur perihal keluarga rentan atau keluarga yang berada di bawah rata-rata garis kemiskinan.
“Bontang kan salah satu kota penyangga IKN, tentunya angka kemiskinannya harus menurun. Bahkan kalau bisa tidak ada lagi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan lembaga legislatif dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang harus lebih fokus menekan angka keluarga rentan di Kota Taman (sebutan lain Kota Bontang).
Untuk diketahui, sebanyak 40 pasal yang akan dibahas pada Raperda Penyelenggaraan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sementara yang sudah dibahas 29 pasal dan ditargetkan rampung pada Oktober tahun ini.
“Jadi November sudah kita sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” pungkasnya. (ADV)
Penulis: Mira
