KAREBAKALTIM.com – DPRD Bontang merespon aksi tolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Aliansi Amanah Penderitaan rakyat (Ampera).
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Amanah Penderitaan Rakyat (Ampera) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Bontang, Senin (12/9/2022).
Mereka menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok.
Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi mengatakan, kebijakan pusat menaikkan harga BBM tidak populer. Sebab, sangat berpengaruh terhadap masyarakat kecil.
Junaidi menyebutkan, pihaknya pun turut merasakan kenaikan BBM pasalnya 80 persen wilayahnya merupakan nelayan.
“Mungkin dari 25 anggota dewan saya yang paling berasa dampaknya. Beberapa hari yang lalu ada warga yang datang dan minta saya untuk menyampaikan aspirasinya ke teman-teman DPRD dan kemudian ke pusat melalui partai saya (PKB),” ujarnya.
Politisi muda PKB itu juga menegaskan, penolakannya terhadap kebijakan kenaikan BBM. Menurut Junaidi, seharusnya pemerintah mencari alternatif agar kenaikan harga tidak berdampak kepada masyarakat bawah.
“Tapi pemerintah pusat juga tidak lepas tangan karena dua hari pasca pengumuman kenaikan harga BBM, Menteri Keuangan menginstruksikan ke pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran perubahan sebanyak 2 persen untuk membantu teman-teman yang berkonotasi hubungannya dengan kenaikan BBM ini seperti ojek, travel serta UMKM,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya akan membahas lebih lanjut terkait peraturan refocusing 2 persen ini sampai mana implementasinya ke masyarakat.
“Alhamdulillah, di anggaran perubahan ini akan kita bahas karena peraturan ini harus segera di gelontor mulai Oktober hingga Desember mendatang supaya inflasi di Bontang tidak tinggi,” bebernya. (*)
