Oleh: Muhammad Arimin*
Pemerintah pusat telah mencanangkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Wacana ini terus bergulir disertai dengan upaya mendatangkan investor, penyediaan lahan, hingga pembuatan desain IKN yang modern dan merepresentasikan Indonesia yang beragam dari segi suku, agama, budaya, dan bahasa.
Sejak bergulir pada pengujung 2019, wacana pemindahan IKN masih jadi perbincangan di kalangan akademisi, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun menuai tantangan disebabkan tekanan perekonomian nasional dan global karena pandemi Covid-19, rencana tersebut patut untuk terus didorong sehingga terealisasi di masa yang akan datang bahwa Indonesia akan mengalihkan pusat pemerintahannya ke sebagian wilayah Kalimantan Timur.
Terdapat dua hal mendasar yang menjadi landasan sehingga IKN perlu dipindahkan ke Indonesia bagian tengah itu. Pertama, kondisi Jakarta yang kian tak representatif untuk dijadikan ibu kota yang sesuai dengan semangat kemajuan zaman. Selain itu, daya dukung lingkungan di Jakarta kian mengkhawatirkan.
Kedua, mengalihkan konsentrasi perekonomian yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. Hal ini bermaksud mendorong perekonomian nasional terbentuk secara merata di 34 provinsi di Indonesia.
Memang, jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, Pulau Jawa telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beberapa penelitian menyebutkan, dibutuhkan waktu sekitar 50 tahun bagi daerah-daerah di Indonesia bagian tengah dan timur untuk sejajar dari segi infrastruktur dengan Pulau Jawa. Begitu juga dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). Kesenjangan antar-pulau tersebut membutuhkan langkah revolusioner dan upaya jangka panjang agar tercipta pemerataan dalam pembangunan.
Peran Sumber Daya Lokal
Pemerintah daerah di Kalimantan Timur perlu dirangkul dan didengarkan pendapat mereka dalam persiapan dan pembangunan IKN. Sebab banyak hal yang berkenaan dengan pemindahan ibu kota ini yang membutuhkan gagasan, masukan, dan dukungan dari pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi.
Begitu pula dengan sumber daya lokal. Pemerintah pusat perlu menciptakan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi SDM di Kalimantan Timur untuk berkiprah dalam pembangunan IKN. Begitu pula saat ibu kota dipindahkan ke provinsi tersebut. Peran-peran SDM di Kalimantan Timur perlu diketengahkan sebagai bagian penting dalam rencana jangka panjang dalam pembangunan Indonesia pasca pemindahan IKN.
Hal ini sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan sumber daya lokal?tanpa mengabaikan peran-peran yang tetap diberikan kepada seluruh anak bangsa. Perlu saya garisbawahi, gagasan ini tak bermaksud menciptakan superioritas SDM Kalimantan Timur sehingga mengabaikan pengembangan sumber daya di berbagai daerah. Hal ini semata untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memberikan peluang seluas-luasnya dalam pemberdayaan SDM di Kalimantan Timur.
Peluang dan Tantangan HMI
Sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan pemindahan IKN di Kalimantan Timur, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai entintas terpenting yang menjadi wadah pembentukan kader umat dan bangsa, akan dituntut perannya dalam persiapan, pemindahan, dan pembangunan IKN.
Peran-peran HMI dalam pemindahan IKN yakni: pertama, memperkuat pengaderan. Sebagaimana organisasi kader yang konsen dalam pembentukan pemimpin masa depan bagi umat dan bangsa, HMI seyogyanya terus melakukan pengaderan agar dapat mendorong dan menyongsong pembangunan Indonesia di masa depan.
Dalam mendorong pendidikan para kader, HMI sepatutnya memiliki wadah yang memadai untuk pelatihan, pertemuan, dan kantor yang representatif untuk kegiatan keorganisasian. Pemindahan IKN juga akan mewajibkan HMI memindahkan sekretarian Pengurus Besar (PB). Sehingga di ibu kota baru dibutuhkan persiapan lahan dan desain gedung pengaderan serta kantor PB HMI.
Ke depan, jika terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres ke-XXXI HMI di Surabaya, insyaallah saya memiliki komitmen untuk menyiapkan lahan satu hektare di ibu kota yang dapat digunakan untuk gedung pelatihan dan sekretariat PB HMI. Lahan itu juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk pengaderan HMI.
Kedua, memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan yang konstruktif serta berkeadilan. Pemindahan IKN adalah salah satu bagian penting dalam desain pembangunan Indonesia. Karena itu, peran-peran maksimal kader-kader HMI dalam menyumbang masukan dan kritikan juga tak kalah penting dalam persiapan dan pemindahan IKN ke sebagian wilayah PPU dan Kukar.
Ketiga, melakukan kontrol yang intensif dan berkelanjutan dari persiapan hingga pemindahan ibu kota. Kontrol terhadap pembangunan IKN juga tak kalah penting agar proses dan pelaksanaannya tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pembangunan. (Staf Ketua PB HMI/Red)
