KAREBAKALTIM.com, Bontang – Sebagaimana Fraksi-Fraksi lainnya di DPRD Kota Bontang, Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) juga memberikan pandangannya atas Rancangan Peraturan Daerah Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD (Raperda P2APBD) tahun 2024, yang sebelumnya telah disampaikan nota penjelasannya oleh Wali Kota.
Salah satu poin yang ditekankan Fraksi ADB adalah realisasi anggaran yang mencapai presentase 92,74%, yang menurut fraksi ini harus selaras dengan output yang dirasakan masyarakat.
“Pertanyaan sederhananya, seberapa berdampak realisasi anggaran setinggi itu terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, lapangan kerja, pendidikan, kemiskinan, kesejahteraan, dan keadilan?” cecar Arfian Arsyad mewakili Fraksi ADB.
Karena itu, ia meminta agar kedepannya dalam pelaksanaan APBD pemerintah tidak hanya menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tidak hanya menonjolkan aspek kuantitas, namun lebih kepada aspek kualitas yang berimpak dalam skala prioritas.
Selain itu, Fraksi ADB juga menilai perlu adanya perbaikan dalam perencanaan yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD), terlebih melihat sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) yang mencapai Rp282,15 Miliar.
“Fraksi ADB menilai ini masih sangat tinggi, sehingga perlu dilakukan perbaikan perencanaan anggaran tahun berikutnya,” sebutnya.
Saran Fraksi ADB bagi Pemerintah Kota Bontang
Selain memberikan beberapa catatan penting dalam Raperda tersebut, Fraksi ADB juga menyarankan pemerintah beberapa hal.
Pertama, Fraksi ADB meminta agar Pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tahun 2024.
“Selain itu, kami meminta agar Wali Kota dan jajarannya serius dalam pengelolaan penatausahaan dan pelaporan aset tetap pemerintah Kota,” tambahnya.
Arfian juga menyampaikan, agar pemerintah memperhatikan kelemahan OPD dalam menyusun program atau kegiatan yang dinilai tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu akibat kesalahan penjadwalan.
“Terdapat program kegiatan yang belum atau tidak dilaksanakan secara optimal atau oleh karena perencanaan yang kurang akurat,” tegasnya. (Adv)
