KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menyiapkan anggaran sebesar Rp332 miliar pada 2026 sebagai bagian dari strategi komprehensif penanganan banjir, dengan pendekatan dari wilayah hulu hingga hilir.
Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mencapai Rp304 miliar. Sisanya, sekitar Rp28 miliar, tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lain seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) serta tiga kecamatan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas PUPR Bontang, Much. Cholis Edy Prabowo, saat ditemui Rabu (18/3/2026). Dijelaskan bahwa total anggaran dari lima OPD tersebut setara dengan sekitar 15,84 persen dari APBD Kota Bontang tahun 2026.
“Total anggaran yang kita siapkan itu untuk lima OPD,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian anggaran berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp88 miliar yang difokuskan sepenuhnya untuk program penanggulangan banjir, termasuk di wilayah Guntung dan pembangunan polder di Tanjung Laut.
“Kalau untuk proyek Polder Tanjung Laut sendiri, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp43 miliar,” ucapnya.
Selain itu, Pemkot Bontang juga merencanakan pembangunan Danau Kanaan sebagai salah satu proyek besar pengendalian banjir dengan estimasi total biaya mencapai Rp270 miliar. Proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap melalui skema tahun jamak, dengan tahap awal berupa pekerjaan penurapan senilai Rp50 miliar pada 2026.
Upaya lain yang tengah disiapkan adalah pembangunan Polder Kanaan seluas 20 hektare serta Kolam Depresi Kanaan seluas 43 hektare. Untuk Polder Kanaan, pemerintah berencana mengusulkan pengadaan lahan sebagai prioritas pada 2027 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp80 miliar.
Saat ini, proyek tersebut baru memiliki Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
Edy menilai keberadaan polder di kawasan hulu akan sangat penting dalam mengendalikan volume air, dengan kapasitas tampung yang diperkirakan mencapai 800 ribu meter kubik. Air hujan di wilayah hulu nantinya dapat ditahan sebelum mengalir ke pusat kota, sehingga risiko banjir dapat ditekan.
“Kalau pembangunan Kolam Depresi Kanaan direncanakan akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi secara bertahap, menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang masih fluktuatif,” tandasnya.(ADV)
