KAREBAKALTIM.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar konsultasi publik antara Komisi III bersama tim asistensi terkait usulan Peraturan Daerah (Perda) pemberdayaan dan pembinaan lembaga adat dalam pelestarian kebudayaan lokal daerah.
Anggota komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad, mengatakan pembahasan tersebut dilatarbelakangi usulan masyarakat adat, khususnya Bontang Kuala dan Guntung.
“Bontang Kuala diwakili Catur, sedangkan Guntung oleh Pak Ismail,” sebutnya, Selasa (25/5/2021).
Kata dia, usulan tersebut sudah dibahas sejak 2015 lalu. Namun, Aco -sapaan akrab- pria yang sekaligus koordinator pembahasan Raperda Lembaga Adat ini menjelaskan terlebih kegiatan Erau Pelas Benua di Guntung dan kegiatan Budaya di Bontang Kuala tiap tahun digelar.
Dari itu perlu adanya payung hukum yang kuat, termasuk untuk mendapatkan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang.
Sehingga, pihaknya pun menargetkan dalam kurung waktu dua bulan raperda ini sudah rampung serta segera di paripurnakan menjadi perda.
“Kalau lama, mereka khawatir adat budaya lokal punah,” tuturnya.
Sementara, Ketua Adat Kutai Guntung, Ismail menyambut positif raperda tersebut artinya sudah mendekati tahap akhir untuk diperdakan. Hal ini sangat berarti bagi lembaga adat Guntung dan Bontang Kuala.
“Inikan untuk melestarikan dan menghaluskan potensi kebudayaan asli Kalimantan, kita gembira lah kalau ini segera disahkan akan mengikat kami dan pemerintah,” ujarnya.
Diakuinya selama digelar, anggaran kegiatan adat budaya melalui swadaya masyarakat dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang.
“Tapi kita tidak bisa meminta terlalu banyak apapagi menginterpensi, karena belum ada perda atau perwalinya” katanya. (*)
Reporter : Mirah Hayati
Editor : Risman
