KAREBAKALTIM.com – Rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang terkait penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menjadi perhatian publik.
Pasalnya, rapat yang digelar pada Selasa, 5 November 2024, di Ruang Rapat Paripurna Lantai III DPRD Bontang ini ditandai dengan ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Ketidakhadiran kepala dinas dari kedua OPD ini sangat disayangkan, mengingat mereka merupakan penerima anggaran besar dalam APBD 2025. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengkritik absennya pimpinan OPD yang dinilai penting dalam pembahasan anggaran besar untuk bidang pendidikan dan pariwisata.
Dalam rapat tersebut, Andi Faizal menegaskan bahwa ketidakhadiran pimpinan OPD bukan hanya terjadi sekali, tetapi sering kali mereka mengirim perwakilan yang tidak memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan.
“Sudah beberapa kali rapat seperti ini, kepala dinasnya tidak hadir. Ini bahas anggaran untuk dinas mereka, tapi pimpinannya justru absen,” ujar Andi Faizal.
Legislator dari Partai Golkar ini mempertanyakan keseriusan Kepala Dinas Pendidikan dalam mendukung pembahasan anggaran. Ia mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima alokasi anggaran yang signifikan, yakni sekitar 20 persen dari total APBD. Namun kepala dinasnya tidak hadir untuk membahas prioritas dinas tersebut dalam APBD 2025.
Lebih lanjut, Andi Faizal menyindir absennya Kepala Dinas Pendidikan yang dianggap tidak mengutamakan kepentingan pembahasan anggaran. “Disdik itu anggarannya besar, sampai 20 persen dari APBD. Tapi pimpinannya malah tidak ada. Mungkin sedang berangkat bimtek?” ucapnya dengan nada kesal.
Rapat yang membahas anggaran dinas-dinas strategis tersebut diharapkan menjadi sarana untuk merumuskan kebijakan yang efektif demi pembangunan kota. DPRD Bontang mengharapkan keseriusan dan komitmen dari setiap pimpinan OPD. Terutama yang mendapatkan alokasi anggaran besar, untuk hadir dalam setiap pembahasan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab atas dana yang akan mereka kelola.
Penulis : Aji
