KAREBAKALTIM.com, Bontang — Wakil Rakyat Bontang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menandatangani nota kesepakatan soal perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Kota Bontang yang ke-12 Masa Sidang III. Diselenggarakan di Auditorium 3 Dimensi, Kamis (7/8/2025) malam.
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, Rapur ini sangat penting. Sebab ini adalah nota kesepakatan antara DPRD dan Pemkot Bontang dengan tujuan realisasi anggran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2025.
Kata dia, penyesuaian ini merupakan bagian dari penyempurnaan arah kebijakan fiskal daerah.
“Ini dalam rangka menyikapi dinamika keuangan dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang,” ujar Andi Faiz.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyatakan pembaruan dokumen KUA-PPAS merupakan dasar penting merancang ulang struktur belanja dan pendapatan.
“Ini untuk sisa tahun anggaran berjalan,” tandasnya.
Penyusunan kembali kebijakan anggaran tersebut, kata dia, mengacu pada regulasi keuangan daerah.
Terutama dalam merespons situasi yang melampaui proyeksi awal. Baik dari sisi penerimaan daerah maupun belanja daerah.
Dalam perubahan yang disepakati, pendapatan daerah ditarget naik sebesar 4,98 persen atau sekitar Rp137 miliar. Total pendapatan yang semula Rp2,75 triliun kini diproyeksikan menjadi Rp2,89 triliun.
Belanja daerah juga ikut mengalami penyesuaian. Naik 5,07 persen atau setara Rp153 miliar, dari Rp3,02 triliun menjadi Rp3,17 triliun. Termasuk pembiayaan juga ditambah 6 persen menjadi Rp282 miliar.
Wali Kota menyatakan, langkah ini sebagai pijakan menuju penyusunan Perubahan APBD 2025.
“Yang nantinya akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan yang lebih realistis. Semua kebijakan ini tidak bisa lepas dari masukan seluruh elemen masyarakat,” tandasnya. (Adv)
